Dorong pemerintah rangkul ulama atasi kiris, PKS: Bukan mengkriminalisasi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menilai penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah tidak jelas. Karena itu, dia merasa kolaborasi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi dan resesi ekonomi akibat pandemi.

"Kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat menjadi kunci kesuksesan penanganan Covid-19. Bukan malah mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap oposisi pemerintah," ujar Sukamta, dalam keterangannya diterima Alinea, Selasa (24/11).

Sukamta merasa, ketegasan protokol kesehatan untuk menangkal Covid-19 yang dilakukan pemerintah terkesan seperti standar ganda.

"Pada sisi lain, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokotol kesehatan dibiarkan saja. Aparat keamanan, satgas Covid-19 harus berlaku tegas, adil dan konsisten," ucapnya.

Tak hanya merasa penanganan pandemi tidak jelas, Sukamta juga menilai banyak masyarakat yang bingung dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Pemerintah merupakan contoh rakyat. Namun, di beragam momen, pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap proktokol kesehatan. Akibatnya masyarakat pun abai," katanya.

Dia berharap, pemerintah, aparat keamanan, dan Satgas Covid-19 dapat lebih banyak berkolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat dalam menghadapi pandemi dan resesi. Disisi lain, dia mengingatkan angka pertumbuhan kasus terus melonjak setiap harinya.

"Angka positif Covid-19 terus meningkat setiap hari dan belum ada tanda-tanda penurunan sehingga semua elemen bangsa harus bersatu berjuang bersama melawan Covid-19," pungkasnya.

Untuk diketahui, nuansa polemik ulama Front Pembela Islam (FPI) dengan pemerintah mencuat ke ruang publik sepulangnya Muhammad Rizieq Shihab ke Indonesia dari Arab Saudi, Selasa (10/11).

Sejumlah kegiatan Rizieq Shihab di tanah air menuai banyak dikritik, terlebih pemerintah. Kritik dilayangkan karena kegiatan Rizieq menimbulkan kerumunan masyarakat yang berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

Teranyar, polemik berbuntut pencopotan baliho Habib Rizieq oleh sejumlah aparat TNI yang diinstruksikan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Bahkan, dia mengancam akan membubarkan FPI jika terus bertindak semaunya sendiri dan abai protokol kesehatan.