PKS: Jabatan presiden 3 periode buat demokrasi mati

Masa jabatan presiden tiga periode dianggap bertentangan dengan semangat reformasi. Masyarakat diminta mementahkan wacana itu agar batal direalisasikan.

"Ini berbahaya. Masyarakat dan kita semua wajib jaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan presiden tiga periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat buat demokrasi kita mati," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Anggota Komisi II DPR itu lalu mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar konsisten dan komitmen terhadap pernyataannya yang takkan maju menjadi kepala negara untuk ketiga kalinya.

Mardani pun mewanti-wanti Jokowi agar tak terpengaruh pembisik yang akan menggoyahkan komitmennya. Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus taat terhadap konstitusi.

"Hati-hati Pak Jokowi terhadap para orang-orang yang ingin cari muka atau menjerumuskan Pak Jokowi. Ayo, jaga konstitusi kita, periode dua saja untuk presiden," ucap Mardani.

Terlepas dari itu, Mardani menyatakan, PKS menolak wacana presiden menjabat tiga periode.

Mantan Ketua MPR, Amien Rais, sebelumnya menaruh curiga terhadap sejumlah pihak yang berencana mengangkat Jokowi menjadi presiden selama tiga periode. Ini diyakininya lantaran adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.

Bekas politikus Partai Amanat Nasioanl (PAN) ini menilai, pengamanan sejumlah lembaga negara dapat meringankan langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode terwujud, yakni melalui Sidang Istimewa MPR. Dia mewanti-wanti akan ada persetujuan amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.