PKS: Jangan sampai terjadi euforia vaksin, prokes jadi ambyar

Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020. Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujui, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang meluncurkan vaksin Covid-19.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan proses edukasi publik dengan baik dan jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham.

"Vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi terjadinya euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan (prokes) jadi ambyar," ujarnya dalam rilis yang diterima Alinea, Minggu, (15/11).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan upaya testing, tracing dan treatment atau 3T harus terus ditingkatkan.

"Kita tidak ingin karena euforia vaksin maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih patuh dan lebih bersih  ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan edukasi publik," imbuhnya.

Bukan cuma euforia yang perlu diantisipasi, sambung Netty, tapi juga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tentang vaksinasi.

"Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diujicoba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Netty kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19. 

"Anggaran yang digunakan untuk pengadaan vaksin ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Pemerintah harus menjelaskan jenis vaksin apa yang dibeli, berapa harganya, dan berapa yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan vaksin," katanya.

Terakhir, kata Netty, perlu dijelaskan pada masyarakat mengenai kelompok mana yang digratiskan, dan kelompok mana pula yang harus membayar untuk vaksinasi.