PKS khawatir anggaran miliaran mengalir ke buzzer

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menilai pemerintah tidak etis jika menggunakan publik figur sebagai influencer (pemengaruh) untuk mempromosikan omnimbus law RUU Cipta Kerja melalui tagar #IndonesiaButuhuhKerja.

"Jika hal ini digunakan untuk sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer," ujar Sukamta, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (26/8).

Dia menduga pemerintah tidak transparan dalam menggunakan anggaran untuk para influencer tersebut. "Ini yang kita khawatirkan sejak awal ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahan buzzer bayaran, atau sering disebut sebagai buzzerRp yang kadang membuat keonaran di media sosial untuk tujuan politik," terangnya.

Dia juga menyayangkan jika para artis digunakan sarana untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang dianggap kontroversi atau bermasalah oleh publik.

Baginya, para pemengaruh dapat efektif untuk mempromosikan parawisata atau penanganan Covid-19. "Saya kira dengan menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19 digunakan untuk sosialisasi disiplin protokol kesehatan," tuturnya.

Kendati demikian, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu memberikan apresiasi positif pada sejumlah artis yang telah memberikan klarifikasi hingga mengembalikan uang yang didapat terkait postingan #IndonesiaButuhKerja.

Sukamta berharap dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk influencer.

"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi, para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," tutup dia.