PKS tak tertarik bergabung dengan koalisi Jokowi 

Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya bakal tetap konsisten menjadi oposisi pemerintahan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Menurut dia, oposisi dibutuhkan untuk menyelamatkan demokrasi. 

"Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lha terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu," ujar Hidayat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10). 

Pada Pilpres 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Belakangan, Gerindra dikabarkan bakal banting setir dan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK).  

"Kalau yang belum menang, ya, rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu. Karenanya, jangan sampai kemudian kalau bertemu (Jokowi) artinya PKS minta untuk koalisi. Ya, enggaklah. PKS (disebut) minta menteri, apalagi," ujar Hidayat.

Setelah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi dikabarkan telah mengundang petinggi PKS untuk bertemu. Namun, belum jelas apa yang akan dibahas Jokowi dan PKS.

"Secara prinsip, PKS biasa diundang dan biasa mengundang. Kita berpolitik itu bersilaturahim, tapi timing juga dipentingkan. Jangan sampai kesannya ada pertemuan kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Padahal, katanya, komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai," jelas Hidayat.

Sesuai dengan komposisi kabinet yang pernah diungkap Jokowi, menurut Hidayat, jatah untuk partai sekitar 16 kursi menteri. Padahal, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf ada 6 partai. Artinya, parpol bakal saling sikut untuk mendapat jatah menteri. 

"Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi. Kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," kata Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat menegaskan, pertemuan antara Jokowi dan petinggi PKS harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persepsi di publik bahwa PKS juga tengah mengincar posisi menteri di kabinet. 

"Pertemuan itu baik-baik saja tapi timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan salah paham," ujar Hidayat. (Ant)