logo alinea.id logo alinea.id

PKS: Oposisi adalah posisi yang mulia

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 29 Jun 2019 12:32 WIB
PKS: Oposisi adalah posisi yang mulia

Pada Jumat (28/6), Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Jumat (28/6). Meski sudah resmi bubar dan kompetisi pilpres telah berakhir, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

"Menurut saya, sepatutnya kelima partai yang tergabung dalam koalisi itu bertransformasi dan membangun oposisi yang kritis dan konstruktif," tuturnya dalam diskusi "Perspektif Indonesia" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Mardani menilai, demokrasi memerlukan kekuatan penyeimbang sehingga ada proses check and balance di pemerintahan.

"Mencintai dan mengabdi kepada Indonesia itu dapat dilakukan dari dalam dan luar pemerintah. PKS menyatakan posisi oposisi adalah posisi yang mulia dan kami siap berjuang," katanya.

Mardani berharap, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya yang bergabung di Koalisi Indonesia Adil Makmur dapat meneruskan perjuangannya dan konsisten menjadi oposisi.

"Harapan PKS tentu kelima partai melakukan perjuangan ini bersama. Tidak efektif kalau oposisi hanya PKS," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik Tony Rosyid sependapat dengan Mardani. Ia mengatakan, oposisi memang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengaruh dan kekuatan pemerintah yang berkuasa. Tony mengapresiasi langkah PKS yang konsisten menjadi oposisi dalam rangka mendukung kualitas demokrasi di dalam negeri.

"Apa pun partainya, mereka harus memiliki kesiapan menjadi penguasa atau oposisi. Idealnya, yang kalah dalam kompetisi pilpres kemarin harus siap jadi oposisi. Yang jelas, saya lihat PKS punya kesiapan itu," katanya.

Sponsored

Tony menuturkan, pemerintahan akan sehat jika ada lawan bertanding. Jika tidak, pertengkaran dan perpecahan justru akan timbul dari dalam.

"Kalau kekuatan yang ada di Jokowi terlalu besar dan tidak seimbang, interaksi politik tidak adil," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani menyebut, oposisi tidak harus berasal dari partai saja. Publik pun dapat mengambil bagian menjadi penyeimbang kekuasaan.

Ia mendorong publik untuk tidak menutup mata, memberi dukungan bagi partai yang benar, serta menegur partai yang pandangannya sudah tidak mewakili kepentingan masyarakat.

"Publik harus bicara, jangan diam. Masyarakat harus sadar bahwa peran mereka itu dominan," ujarnya.