PKS ragu Jokowi tepat janji turunkan harga migor

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku pesimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menepati janjinya untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET). Mengingat, selama ini tidak ada terobosan atau kebijakan besar yang dibuat. 

Ia meminta Presiden Jokowi membuktikan omongan atau janji terkait minyak goreng (migor) selama ini. Bukan malah sok gagah membuat janji baru dapat menurunkan harga migor dalam satu-dua pekan. 

"Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (23/5). 

Mulyanto mengatakan, publik sudah paham pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan mafia migor. Apalagi terindikasi, mereka yang disangkakan turut menyimpangkan kebijakan migor

"Seperti Lin Che Wei adalah onum-oknum swasta yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan. Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk. Fatsunnya kan begitu," ujar dia.

Mulyanto lalu mengutip hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan masyarakat menginginkan koruptor minyak goreng dihukum seumur hidup. Bahkan tidak sedikit responden yang ingin koruptor dijatuhkan hukuman mati. 

Selain itu, Jokowi  juga sebelumnya mengaku telah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki dan meminta agar para pelaku kasus penyelewengan distribusi dan produksi migor ini untuk dihukum. Bahkan Jokowi menegaskan, bahwa ia tidak ingin ada lagi yang bermain-main dengan ekspor minyak goreng. 

"Saya tidak yakin pemerintahan Jokowi akan mengikuti aspirasi masyarakat dan menindak tegas penyeleweng migor tersebut. Apalagi ketika kasusnya terkait dengan konglomerasi dan oligarki. Yang terjadi selama ini, pemerintah hanya sekedar mengimbau para produsen untuk memproduksi migor sesuai komitmen. Menyesalkan ketidaksetiakawanan sosial serta mempertanyakan nasionalisme mereka. Tidak tampak tindakan tegas yang berarti," ucap Mulyanto.