sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS: Bahaya jika pemerintah terlena pujian koalisi

Netty menilai pujian tokoh-tokoh politik terkait penanganan Covid-19 kontras dengan fakta di lapangan.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 30 Agst 2021 19:00 WIB
PKS: Bahaya jika pemerintah terlena pujian koalisi

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PK) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar tidak terlena dengan pujian koalisi bahwa penanganan pandemi sudah on the track. “Harus dianalisa dulu semua core indikator penanganan pandemi, benarkah statistiknya sudah membaik? Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya,“ ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/8).

Menurutnya, meskipun kasus harian Covid-19 sudah menunjukkan penurunan, namun Indonesia masih berada di masa krisis pandemi. “Dari sektor kesehatan kasus kita masih tinggi, positivity rate masih di atas standar WHO. Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," jelasnya.

Selain itu, menurut Netty,  pencairan insentif nakes dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah. "Bahkan  sejumlah daeràh  masih berada pada zona merah atau PPKM Level 4. Jadi, pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?” tanya Netty.

Politikus PKS ini mengatakan, pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta di lapangan. “Rakyat banyak yang gelisah, susah dan tidak tahu harus berbuat apa. Jumlah pengangguran dan PHK meningkat, angka kemiskinan bertambah, usaha rakyat banyak yang tutup atau kembang kempis, sementara bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," jelas Netty.

Sponsored

Bahkan, ujar Netty, saat rakyat mengekspresikan kesedihannya  melalui kritik mural (berupa lukisan dan tulisan di  tembok), aparat  pemerintah justru menghapusnya. "Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puja-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," tambahnya.

Untuk itu, menurut Netty sudah saatnya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan jangan sampai terbuai pujian. "Pastikan semua sektor berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama. Jangan sampai di satu sisi dilakukan  pengetatan, sementara di sisi lain masih ada  program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," ujarnya.

Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun. "Tujuan kritik itu untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat. Jadi jangan dianggap angin lalu atau bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini berhasil melewati krisis," pungkasnya.

Berita Lainnya