PKS sebut pemerintah keras kepala soal TKA China

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik keras rencana kedatangan sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China ke Sulawesi Utara (Sultra).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, adanya rencana ini menunjukkan pemerintah pusat benar-benar keras kepala. Apalagi melihat gelombang penolakan yang terjadi, baik oleh masyarakat maupun pemeeintah daerah setempat.

"Pertama pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar," kata Mardani saat dihubungi, Senin (4/5).

Mardani mengaku mafhum jika pemerintah mengizinkan kedatangan 500 TKA itu lantaran pertimbangan ekonomi. Namun, sambung dia, di tengah pandemi Covid-19 dan darurat kesehatan sekarang, keselamatan rakyat harusnya lebih menjadi prioritas utama.

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, keputusan mengizinkan TKA masuk ke Tanah Air hanya akan menyakiti rakyat saja. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah tegas menutup terlebih dahulu kedatangan warga asing, termasuk TKA dari China.

"Bahkan, bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas keberpihakan pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan, tapi di sinilah kepemimpinan diuji, bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tegas dia.

Sebelumnya, dikabarkan pemerintah memberikan izin pada perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI di kawasan Morosi, Kabupaten Konawe, untuk mendatangkan TKA asal China pada Rabu (22/4).

Namun, belakangan kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan dari pemda dan masyarakat setempat.