PKS terima kunjungan 13 duta besar Uni Eropa

Para duta besar (dubes) dari 13 negara yang tergabung di persemakmuran Uni Eropa hari ini (26/6) mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi usai Lebaran. 

"Negara-negara Uni Eropa sendiri berharap diterima di kantor PKS. Ini juga momentumnya sehari sebelum pilkada, jadi kita tidak tahu makna yang akan dicari. Apakah negeri-negeri Eropa ini akan mengkonfirmasi pilkada yang terjadi esok, bisa saja itu terjadi," kata Mustafa saat ditemui di DPP PKS, Jakarta Selatan.

Tujuan kedatangan, menurut sekretaris fraksi PKS Sukamta, untuk berdialog, memperkuat, dan mempererat, persahabatan yang selama ini sudah terjalin. "Kedua, mereka ingin mendapatkan pandangan PKS terkait politik nasional dan internasional," sambung Sukamta. Kunjungan Uni Eropa kali ini juga terkait dengan dialog dinamika politik 2019.

"Mereka konsen dengan persoalan domestik dan internasional. Mereka juga sangat konsen dengan proses demokratisasi kita, termasuk pilkada besok dan pilpres yang akan datang," ucap Presiden PKS Sohibul Iman.

Sohibul sendiri sudah menginformasikan pada dubes Uni Eropa yang datang, pilkada serentak besok bukan kali pertama dilakukan di Indonesia. Itu sudah dijalankan tiga kali, setelah 2015 dan 2017.

"Insyallah kami percaya akan kondusif. Percayalah pada kedewasaan berdemokrasi Indonesia. Karena itu mereka semua tidak perlu khawatir," jelas Sohibul.

Selain membahas soal politik, kunjungan para dubes ke markas PKS juga membahas investasi di Indonesia. Sohibul mengatakan, pihak Uni Eropa sudah lama melakukan investasi di Indonesia. "Mereka menyampaikan keluhan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki di indonesia. Dari Swedia, misalnya sangat spesifik, mereka katakan tidak akan membawa tenaga kerja mereka ke sini. Malah mereka meminta tenaga kerja indonesia di level manajemen," ucap Sohibul. 

Dubes Uni Eropa, imbuhnya, juga konsen dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), laiknya Indonesia. Menurut Sohibul, Indonesia lewat amandemen UUD 1945, sudah memiliki 10 pasal yang terkait HAM. Ia juga mengakui soal pembahasan RKUHP, di mana PKS memerintahkan anggota DPR untuk membawa kerangka UUD 1945 tentang HAM dalam revisi UU ini.

Para dubes juga berbicara mengenai masalah terorisme dan radikalisme, yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di publik. "Sikap PKS tentang terorisme, radikalisme, kami tegaskan kalau PKS mengutuk semua itu. Mereka yang punya kecenderungan radikal, kalau masuk PKS jadi moderat. Jadi jangan khawatir tentang sikap PKS. PKS konsisten dengan itu semuanya," pungkas Sohibul.