Plus minus pembentukan koalisi parpol sejak dini

Tiga ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesai Bersatu (KIB) keluar sembari bergandengan tangan usai mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (10/6). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah, diapiti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Ini juga memperlihatkan bahwa koalisi ini (KIB) adalah koalisi yang berbasis kepentingan bersama dan juga menunjukkan kebersamaa dan solidaritas menuju Pemilu 2024," ujar Airlangga dalam konferensi pers di depan KPU, menjelaskan alasan pendaftaran bareng KIB kemarin.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, usai mendaftar, agenda KIB selanjutnya ialah menyusun platform untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.  Penyusunan platform dimulai dari penyampaian visi-misi tiga parpol KIB dalam sebuah acara yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (14/8).

"KIB sudah selesai daftar. Berikutnya yang sedang dalam proses penyusunan itu adalah platform KIB. Ini penting karena platform ini modal bagi kita juga untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden," ujar Arsul di depan Kantor KPU, Rabu (10/8).

Menurut Arsul, KIB, dalam proses penjaringan capres dan cawapres lebih mengutamakan dari internal. Kendati demikian, terbuka kemungkinan untuk mengusung kandidat dari luar KIB dengan tiga syarat yakni popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas.

KIB resmi dibentuk sekitar Mei 2022, setelah Airlangga, Zulhas dan Suharso sepakat untuk bekerja sama di Pemilu 2024. Ketiga parpol ini merupakan partai pendukung koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo  (Jokowi).

Bersamaan dengan itu, muncul Koalisi Semut Merah bentukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, koalisi ini bubar di tengah jalan seiring merapatnya PKB ke Partai Gerindra.

Sementara, Partai Nasdem yang sudah mengantongi tiga nama kandidat di Pilpres 2024 masih belum final akan bergabung dengan partai apa.

Demikian pula Partai Demokrat yang masih melakukan safari politik. Namun belakangan, muncul sinyal PKS, Demokrat dan Nasdem bersatu membentuk koalisi.

Sebaliknya, PDI Perjuangan, satu-satunya parpol yang memiliki tiket ke Pilpres 2024 tampak tidak terlalu risau dengan terbentuknya sejumlah koalisi parpol tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (OPI) Dedi Kurnia Syah mengatakan, koalisi yang terbangun saat ini hanya kumpulan partai biasa, bukan koalisi terdaftar di KPU. Dengan demikian, Dedi mengatakan tidak tepat apabila pembentukan koalisi sangat prematur atau terlahir dini.

Menurut Dedi, koalisi yang ada saat ini berfungsi sebagai propaganda, agar partai lain segera terprovokasi berkoalisi. Hal itu diperlukan karena sistem pemilu bersamaan dengan pilpres. Sehingga, jelas Dedi, koalisi digunakan agar masing-masing partai dapat melihat secara dini tokoh-tokoh yang akan terusung

"Itulah sebab, koalisi dimulai oleh partai yang minim tokoh, karena orientasi mereka hendak melihat lawan lebih jelas. Partai semisal PDIP jelas tidak terprovokasi, mereka miliki dua kekuatan, partai dan tokoh. Gerindra sekalipun, hanya akan umumkan koalisi parpol, tidak sampai umumkan capres," kata Dedi saat dihubungi Alinea.id, Rabu (10/8) malam.

Kendati demikian, Dedi mengatakan koalisi yang terbentuk sekarang sangat mungkin berubah, tak terkecuali KIB. Hal itu lantaran tak ada tokoh potensial utama di dalam koalisi. "Sangat mungkin berubah, utamanya di poros parpol tanpa tokoh potensial. KIB misalnya," ujar Dedi.

Menurut Dedi, koalisi yang terbentuk sekarang bisa dikatakan sebagai alat provokasi sekaligus alat bargaining power (posis tawar) dalam menentukan capres. KIB misalnya, kata Dedi, jika benar sudah final mengusung Airlangga atau Zulhas sebagai capres, skema itu sangat mudah dikalahkan Prabowo atau Puan Maharani.

"Itulah sebab, mereka tidak akan gegabah," tutur Dedi.

Menurut Dedi, peluang KIB mengusung nama lain sangat terbuka, sebab itu bagian dari tawaran yang diharapkan. Begitu pula dengan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat, sangat berpeluang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"KIB  dimungkinkan menyasar tokoh non kader, semisal Erick Tohir (Menteri BUMN), lalu Nasdem, PKS dan Demokrat juga potensial usung non kader, Anies Baswedan bisa menjadi pilihan," ujar dia.

Dedi menilai, KIB lebih realistis mengusung Erick Thohir apabila mengambil sosok dari luar ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Alasannya, Ganjar tidak memiliki basis suara yang solid dan tak cukup kuat secara logistik.

"Jika menghitung matang, mestinya tidak. Pertama, Ganjar tidak miliki basis suara yang solid, suara Ganjar adalah suara partai, sehingga beresiko kehilangan suara jika diamputasi PDIP. Kedua, Ganjar tidak miliki basis logistik. Dua hal ini menjadikan Ganjar sulit bergerak d luar PDIP," ujar Dedi Kurnia Syah.

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komaruddin menilai pembentukan koalisi sejak dini bagus sebagai bagian dari pendidikan politik kepada publik. Tujuannya, agar masyarakat bisa menilai latar belakang, prestasi parpol, kader maupun capres-cawapres yang akan diusung.

"Saya melihat, koalisi yang dibangun sejak dini tidak masalah dan bagus dibanding jika di last minute, masyarakat tidak bisa menilai koalisi yang dibangun. Kalau jauh-jauh hari, masyarakat tahu, apa platformnya, apa visi misinya, apa program yang ditawari koalisi tersebut," kata Ujang kepada Alinea.id, Rabu malam.

Kendati demikian, menurut Ujang, tantangan pembentukan kolaisi sejak dini ialah rentan bubar di tengah jalan. 

"Tantangannya, mereka harus berkoalisi, mereka harus mengusung capres sendiri. Kalau dimunculkan sejak dini, biasanya cendrung akan dikerjai, akan dicari titik lemahnya oleh lawan politik. Agar koalisi yang dibangun lemah, cerai, rentan pecah di tengah jalan," ucap Ujang.