Polisi didesak usut kasus pelecehan seksual di sekolah favorit SPI

Anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid meminta aparat penegak hukum beri perhatian khusus terhadap kasus dugaan pelecehan seksual oleh JE, pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.

JE telah dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur karena diduga melakukan kekerasan seksual, fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap puluhan siswa yang ada di sekolah tersebut.

Kasus itu kini ditangani Polda Jatim atas laporan Komnas Perlindungan Anak pada Sabtu (29/5) lalu. Sekolah ini favorit ini dikenal sebagai lembaga pendidikan terbaik dan terakreditasi A.

"Kami minta pihak kepolisian bekerja cepat dan tegas tanpa tebang pilih agar kejadian ini tidak terulang kembali," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (2/6).

Kendati demikian, Hasanuddin meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia mengingatkan agar tidak menjustifikasi sebelum ada kejelasan secara hukum.

"Namun, Jika pelecehan itu benar-benar terjadi, sungguh ironi di dunia pendidikan kita. Saya tegaskan perbuatan itu telah mengabaikan values yang dijadikan acuan dalam membentuk karakter berkeadaban," ujarnya.

Pendidikan, jelasnya, tidak hanya soal transfer pengetahuan, tapi juga penanaman terhadap nilai-nilai baik agama maupun sosial kemasyarakatan. Hasanuddin berharap pihak kepolisian mampu menelusuri kebenaran atas laporan Komnas Perlindungan Anak dan dengan tegas dituntaskan secara hukum.

Ia mengaku kecewa dengan adanya kasus ini, sebab Kota Batu merupakan tanah kelahirannya yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Menurutnya, kasus dugaan pelecehan seksual di Sekolah SPI Kota Batu menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran berlangsung dengan baik dan kondusif.

Ia juga berharap agar dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Jawa Timur dan lembaga terkait turut terlibat secara aktif dan intensif dalam memberikan pengawasan terhadap sekolah. Terutama yang berupa boarding school agar tidak ada lagi segala macam bentuk pelecehan, kekerasan dan eksploitasi terhadap peserta didik.