Politikus NasDem: Sudahi polemik TWK, 75 pegawai KPK lama mengabdi

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, meminta semua pihak menyudahi polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Politikus Partai NasDem ini mengaku sepakat dengan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pimpinan lembaga antirasuah tidak memecat Novel Baswedan dan lainnya.

"Statement Presiden Jokowi menurut saya sudah pas. Tepat. 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes bagaimanapun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian," kata Eva Yuliana dalam keterangannya, Rabu (19/5).

Eva meminta pimpinan KPK segera menindaklanjuti arahan Jokowi. Dengan demikian, polemik ini tidak berlarut-larut. Dia menegaskan, hasil TWK harus menjadi bahan evaluasi, baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK.

Ia menyarankan agar proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) harus mengikuti mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Dia khawatir, persoalan tidak lolosnya pegawai KPK dalam tes TWK justru mengganggu kinerja lembaga antirasuah.

"Saya tidak berharap, integritas penegak hukum terganggu," tegasnya.

Untuk dekatahui, polemik tes TWK ini terus berlanjut, Koalisi Masyarakat Antikorupsi berencana melaporkan Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Aduan rencananya berlangsung hari ini, Rabu (19/5), pukul 09.30 WIB.

Pengaduan itu masih terkait TWK terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus dan belakangan dibebastugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.