Politikus PAN minta Jokowi tolak usul presiden 3 periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap tegas dalam merespons wacana penambahan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

"Presiden Jokowi harus menyatakan sikap untuk menolak dan menghentikan wacana masa jabatan presiden perlu diganti," ujar Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, saat dihubungi Alinea, Senin (21/12).

Menurutnya, seorang negarawan harus menolak dan menberikan sikap tegas dalam merespons wacana tersebut. Jika tidak, akan menjadi preseden buruk terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Kalau (masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode) ini adalah preseden buruk. Artinya, ini tidak menguntungkan," terangnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama dengan mengkhianati Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan membunuh perjuangan reformasi.

Dia mengingatkan, Jokowi tidak akan menjadi pejabat negara, seperti wali kota, gubernur, hingga presiden, jika tidak ada reformasi. Karena itu, bekas Gubernur DKI Jakarta ini diminta tidak membunuh semangat reformasi.

"Catatan preseden buruk dan sebagainya. Jadilah Jokowi jadi negarawan," terang dia.

Terlepas itu, Guspardi mengingatkan kepada pihak yang melempar wacana tersebut agar lebih bijak dalam mengemukakan pendapat apalagi di tengah pagebluk. Baginya, usul tersebut nirfaedah.

"Boleh enggak wacana itu dilakukan? Boleh, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak produktif dan tidak penting. Lebih bagus kita bicara mengenai tentang bagaimana menghentikan pandemi Covid-19, bagaimana kita menyejahterakan masyarakat, bagaimana kita meningkatkan ekonomi," terangnya.

"Nah, ini, kan, tentang sesuatu yang tidak produktif. Itu harus dihentikan dan Jokowi harus menjadi seorang negarawan menolak untuk wacana (perpanjangan masa jabatan) presiden itu," tandas Guspardi.