Politikus PKB sebut Jokowi tak bisa disalahkan jika koalisi parpol gagal terbentuk

Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa disalahkan apabila koalisi partai politik (parpol) untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) gagal terbentuk. Menurutnya, sebagai presiden dan kepala negara, tugas Jokowi adalah memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada 2024 mendatang.

"Melaksanakan siklus pemilu lima tahun sekali adalah perintah konstitusi. Itu tugas presiden," ujar Luqman kepada wartawan, Senin (26/12). 

Ada pun soal koalisi parpol, kata dia, yang lebih berhak mengatur tentu pengurus parpol sendiri. 

"Soal seseorang bisa atau gagal menjadi capres, ya itu tergantung bagaimana dia melakukan upaya-upaya mendekati parpol yang secara konstitusional punya kewenangan mencalonkan," ujar Luqman Hakim.

Namun demikian, menurut Luqman, sekalipun Jokowi melakukan manuver untuk mempengaruhi formasi koalisi parpol dan capres-cawapres 2024, tetap saja tidak bisa disalahkan. 

"Karena nanti Pak Jokowi bisa dengan mudah bilang bahwa koalisi dan pencapresan bukan urusan dia, tapi urusan para ketua umum partai politik, sebagaimana perintah konstitusi," ujar Luqman.

Menurut anggota Komisi VIII DPR ini, tudingan Jokowi melakukan manuver capres-cawapres merupakan persepsi politik. Bagi dia, setiap individu bebas punya persepsi. Bahkan sekarang pun, pasti ada sebagian kalangan yang berpersepsi bahwa Jokowi cukup aktif dan serius mempengaruhi formasi koalisi dan capres-cawapres 2024. 

"Dan, persepsi yang dimiliki sebagian orang, tidaklah cukup menjadi alat bukti hukum untuk menyalahkan siapa pun, termasuk Presiden Jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengeklaim kerap dijadikan kambing hitam, tak terkecuali pada tahapan Pilpres 202. Ia mengaku mulai khawatir jika ada parpol yang gagal melakukan koalisi, Istana dituduh sebagai biang kerok.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan, koalisi parpol di Pilpres 2024 bukanlah urusan Istana. Menurutnya, Jokowi tak perlu takut disalahkan kecuali terlibat aktif dalam urusan jegal-menjegal capres-cawapres.

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," ujar Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12).