sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PKS khawatir pemerintah terbiasa dengan kenaikan harga

Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak memberatkan masyarakat.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 01 Mar 2022 10:59 WIB
Politikus PKS khawatir pemerintah terbiasa dengan kenaikan harga

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini, termasuk di sektor energi. 

Menurutnya, jika situasi ini didiamkan, bukan tidak mungkin akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. 

"Kami khawatir, kalau besok-besok pemerintah juga akan menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (1/3).

Mulyanto menegaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga LPG nonsubsidi. 

"Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memberatkan masyarakat. Hal ini bahkan dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka," kata dia.

Menurut Mulyanto, gas LPG nonsubsidi baru naik tanggal 25 Desember 2021. PT Pertamina kemudian menaikan lagi harga pada 28 Februari 2022. Sebelumnya, pada 12 Februari 2022, Pertamina sudah menaikkan harga untuk tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Mulyanto menegaskan, di awal-awal pandemi, ketika harga migas dunia anjlok menuju titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan.  

"Ini kan kebijakan yang inkonsisten. Terkesan masyarakat mensubsidi BUMN bukan sebaliknya," katanya.

Sponsored

Oleh karena itu, Mulyanto mengatakan, Fraksi PKS mendesak pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat. Ia mengatakan, defisit transaksi berjalan dari sektor migas seharusnya dapat dikompensasi dengan penerimaan dari ekspor komoditas energi lainnya seperti batu bara, gas alam dan juga crude palm oil (CPO).  

"Apalagi, ketika iklim investasi di bidang migas ini semakin kondusif, yang mendorong peningkatan produksi komoditas energi kita. Kalau kebijakan ini didorong maka penerimaan negara dari sektor energi akan sangat mungkin untuk ditingkatkan," pungkasnya.

Berita Lainnya
×
tekid