Politisi jadi komisaris BUMN, waspada proyek dipolitisasi

Belum lama masuk lingkaran istana dengan jabatan Juru Bicara Istana, kini Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I. Pengangkatan politisi Partai Golkar ini pun menuai kritik dari oposisi, bahkan mempertanyakan kompetensi Ngabalin terkait posisinya di Angkasa Pura I. 

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pilihan pemerintah menempatkan Ngabalin yang bukan seorang profesional. Kata Riza, bukan seorang politisi yang layak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I.

Riza menilai pengangkatan seorang politisi tidak cocok untuk menyehatkan kondisi BUMN sekaliber Angkasa Pura I yang kini sedang menuai banyak permasalahan. Ia pun menyayangkan Ngabalin berada di jajaran komisaris. 

"Dalam kondisi masalah BUMN seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang terbaik di jajaran direksi dan komisaris. Jabatan tersebut bukan jabatan politik, tapi jabatan profesional," kata Riza di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat,(20/7).

Senada, Wakil Anggota DPR Fahri Hamzah menilai langkah pemerintah memberikan posisi Ngabalin di BUMN adalah langkah keliru. Bahkan, Fahri menyebut amat berbahaya apabila seorang politisi memiliki jabatan di BUMN. 

Kata Fahri, apabila seorang politikus masuk permainan politik ke BUMN, bukan tidak mungkin proyek BUMN sarat kepentingan politik. Agar tidak menambah polemik panjang, Fahri menyarankan kepada pemerintah agar Ngabalin tetap menjadi juru bicara presiden dan bukannya memberi posisi di BUMN. 

"Tugas Ngabalin sebaiknya nge-back up presiden saja jangan keluyuran kemana-mana. Ia (Ngabalin) harus banyak baca data pemerintah yang banyak, biar dia bicaranya tidak salah ke publik. Ini kan bisa merusak kerjanya di pemerintah dan kerja BUMN," tukas Fahri.

Baik Riza dan Fahri mengharapkan pemerintah bertindak bijak dengan menaruh pihak profesional, agar mampu menyelamatkan keuangan BUMN.

Sebaiknya, pemerintah memilih tokoh profesional agar keuangan BUMN terselamatkan. Kedua politisi tersebut menyebut BUMN saat ini sedang kacau karena banyak utang. Beban kerja yang diberikan pemerintah mengakibatkan keuangannya tidak sehat.