sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Politisi nilai pilkada langsung merupakan sebuah kekeliruan

Evaluasi pilkada wajib dilakukan misalnya terkait pembebanan anggaran, dan desain tahapan pilkada.

Hermansah
Hermansah Sabtu, 16 Nov 2019 23:38 WIB
Politisi nilai pilkada langsung merupakan sebuah kekeliruan

Politisi partai menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah sebuah kekeliruan. Selain itu, pilkada langsung cenderung tidak mewujudkan kedaulatan rakyat namun kedaulatan modal.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menilai, kekeliruan pertama karena adanya ketidaksesuaian di dalam birokrasi pemerintahan, antara wali kota atau bupati dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah kota atau kabupaten tidak bisa dikontrol langsung gubernur. Sementara gubernur masih bisa dikendalikan pemerintah pusat dan itu diatur dalam Undang Undang Dasar," ujar Bukhori, di Jakarta, Sabtu.

Sedangkan menurut peraturan daerah, gubernur tidak bisa mengintervensi langsung bupati atau wali kota.

Kekeliruan yang berikutnya, katanya pula, terkait jadwal pemilihan langsung yang berbeda-beda sehingga terjadi ketidaksesuaian program antara presiden dengan gubernur, gubernur dengan bupati/wali kota.

Karena itu, timbul wacana supaya pilkada dikembalikan lagi agar dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, anggota Komisi VIII DPR itu berpendapat, jika ada keluhan pilkada secara langsung menimbulkan politik uang yang begitu vulgar, maka kalau dipindah ke DPRD, tidak akan serta merta lepas dari keluhan itu.

"Hanya memindahkan, yang tadinya disebar ke banyak orang. Nah ini sedikit orang," ujar Bukhori pula.

Sponsored

Pada sisi itulah, pilkada mempunyai sisi positifnya karena ketika kecerdasan politik masyarakat meningkat maka sisi untuk melakukan politik uang menjadi semakin sulit.

Selain itu, mental berpolitik calon pemimpin juga dituntut semakin baik, sehingga secara pribadi, Bukhori berpendapat agar pilkada langsung tetap dipertahankan khusus di tingkat provinsi saja.

"Sedangkan pemilihan bupati/wali kota dilakukan oleh gubernur bersama DPRD," ujar Bukhori lagi.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi menilai pelaksanaan pilkada langsung selama ini tidak mewujudkan kedaulatan rakyat namun cenderung kedaulatan modal.

"Sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, untuk tingkat kabupaten, saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500.000 orang, menghabiskan Rp20 miliar. Kalau lebih dari itu, misalnya satu juta, tinggal mengalikan saja," kata Arwani dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Arwani mengatakan, PPP sejak 2014 ketika pembahasan UU Pilkada, sependapat dengan pemerintah saat itu bahwa pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak kerugiannya.

Evaluasi pilkada wajib dilakukan misalnya terkait pembebanan anggaran, desain tahapan pilkada, sehingga dapat mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.

"Bukan berarti tidak ada kelebihan-kelebihannya, ada namun antara kelebihan dan kerugian, itu lebih banyak kerugiannya. Dan pada saat itu, didasarkan atas kajian yang objektif, bukan pendapat masing-masing parpol semata," ujarnya.

Kalau sistem tersebut sudah kebablasan dan terlalu jauh maka lebih baik dihentikan serta dilakukan evaluasi.

Oleh karena itu masyarakat jangan alergi untuk mendiskusikan evaluasi pilkada langsung, terkait pilihan apakah akan menggunakan sistem langsung atau tidak langsung kedepan.

"Jadi mari kalau memang ada ruang diskusi, kita diskusikan, sebenarnya yang paling pas itu apa," katanya. (Ant)