Polri nyatakan siap amankan pemilu dari soal SKCK sampai gugatan rekap suara

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapannya dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Pengamanan dilakukan tidak lain bertujuan supaya pesta demokrasi itu akan berjalan dengan baik.

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pengamanan dilakukan dari yang bersifat administrasi hingga sampai ke ranah lapangan atau pengamanan fisik. Rangkaiannya juga akan dilakukan mulai dari kampanye setiap calon, rekapitulasi dari penghitungan suara, dan gugatan-gugatan yang mungkin disampaikan oleh setiap calon pasca rekapitulasi selesai.

“Pengamanan administrasi sampai yang fisik di lapangan, rangkaian kampanye sampai rekapitulasi dan tahapan lainnya hingga gugatan. Tentunya kami dalam posisi siap mengamankan sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (23/5).

Sigit melihat pengamanan yang dilakukan untuk Pemilu 2022 akan terlaksana lebih awal apalagi dari persiapan. Sebab, meski masih dua tahun lagi, namun kegiatan demokrasi ini akan berjalan lebih kompleks karena terselenggara secara serentak.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, tahapan pesta demokrasi akan dimulai pada tahun ini. Persisnya pada tanggal 14 Juni 2022.

“Meskipun Pemilu disebut Pemilu 2024 tapi tahapan dimulai 2022 ini, tepatnya 14 Juni 2022,” kata Hasyim dalam kesempatan serupa.

Pertemuannya dengan Korps Bhayangkara tidak lain untuk membahas sejumlah hal dalam Pilkada-Pemilu 2024. Apalagi kepolisian memegang sejumlah peranan penting dari segi administrasi.

“Polisi juga memiliki peran dalam kelengkapan adminstrasi pencalonan seperti keperluan SKCK untuk semua calon,” ujar Hasyim.

Potensi permasalahan dalam hal keamanan juga menjadi topik pembahasan keduanya. Apalagi pengamanan surat suara, kegiatan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara.

Semua tugas pokok dan fungsi ini merupakan bagian dari peranan polisi yang telah diamanahkan. Terlebih dalam hal pendistribusian surat suara dari tingkat pusat, daerah hingga ke daerah terpencil.

“Semua kegiatan tahapan, Kepolisian terlibat aktif kegiatan Pilkada dan Pemilu 2024,” ucap Hasyim.