sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Oposisi tidak ada, kebangkitan masyarakat akan terjadi

Jika Gerindra masuk ke koalisi, kebangkitan masyarakat (civil society) akan memposisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintah.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Sabtu, 12 Okt 2019 18:25 WIB
Oposisi tidak ada, kebangkitan masyarakat akan terjadi

Ditinggal partai koalisinya yakni: Gerindra dan Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memilih opsisi. PKS tetap berada di luar barisan partai pendukung Joko Widodo (Jokowi). 

"Kita tidak pernah mikirin, sendirian atau tidak. Yang jelas ketika tidak ada satu pun partai yang siap di oposisi, maka PKS siap. Agar ada kepantasan demokrasi," kata Presiden PKS Sohibul Iman pada Sabtu (12/10).

Mengingatkan kembali, PKS, Gerindra termasuk PAN dan Demokrat berada dalam satu koalisi pada Pilpres 2019. Usai Pemilu 2019, Gerindra buang badan dan berencana merapat ke kubu Jokowi. Hal yang sama juga dilakukan Partai Demokrat. 

Sohibul mengatakan PKS menghormati pilihan Gerindra dan Demokrat. Ia berharap, Gerindra dapat diterima dengan baik oleh barisan parpol pendukung Jokowi.

"Kita doakan, semoga sinyal Demokrat dan Gerindra mau merapat itu disambut baik oleh Pak Jokowi, dan partai-partai koalisinya," pungkas Sohibul.

Ketua DPP Nasdem Irma S. Chaniago mengatakan, bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan akan membuat penyeimbang di Parlemen menjadi lemah. Irma khawatir, gabungnya Gerindra justru membuat pemerintahan Jokowi menjadi otoriter.

Dibanding parpol lain di koalisi, Nasdem keras merespons wacana masuknya Gerindra ke kabinet Jokowi Jilid II.

"Partai oposisi yang masuk silakan, tapi chek and balance (penyemibang) itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang kuat, bijak dan bermanfaat untuk rakyat adalah pemerintah yang tidak zalim. Tentu untuk tidak zalim, pemerintah harus didampingi oposisi. Pemerintah tidak boleh absolut. Kalau absolut akan jadi otoriter. Ini yang kami khawatirkan," kata Irma.

Sponsored

Menurut Irma, Gerindra sebaiknya sebagai penyeimbang di Parlemen. Sebab, perannya sangat diperlukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. 

Keberadaan oposisi di Parlemen lemah, maka dikhwatirkan akan muncul adanya kebangkitan gerakan massa. Sebab, tidak ada oposisi di parlemen. 

"Kalau semua partai politik berada dalam satu kubu yang namanya koalisi pemerintah. Siapa yang akan melakukan chek and balance? Ini akan menjadi parlemen jalanan loh," tutur Irman.

Pengamat politik Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengingatkan, fungsi penyeimbang di Parlemen harus tetap terjaga. 

Jika Gerindra masuk ke koalisi, besar kemungkinan adanya kebangkitan masyarakat (civil society) yang memposisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintah. Justru, kata Siti, situasi ini tidak sehat bagi iklim demokrasi terutama pemerintahan Jokowi. 

"Jadi jangan salah, ketiadaan oposisi itu membangkitkan civil society," kata Siti.