Potensi kenaikan biaya haji tahun ini tak dapat dihindarkan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili menegaskan, potensi kenaikan biaya haji tahun ini memang tidak dapat terhindarkan. Kenaikan biaya haji, menurutnya, lantaran adanya pertambahan item.

"Memang tidak dapat dihindarkan karena item-itemnya juga ditambah," kata Ace dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Ace mengatakan, Panitia Kerja (Panja) BPIH harus mempersiapkan kemungkinan jika Pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memberangkatkan calon jemaah haji. Panja harus membuat berbagai skenario dan skema perjalanan yang selama ini diterapkan Pemerintah Saudi.

"Asumsinya kalau proses persiapan haji secara normal, seharusnya normal 5 Juni sudah berangkat. Menarik garis itu, kami harus mempersiapkan, terutama biaya perjalanan ibadah haji tahun ini," ujar politikus Partai Golkar ini.

Ace melanjutkan, panja akan menetukan biaya haji yang harus dibayar dan biaya dari dana optimalisasi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian, disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia.

"Pertama, menyediakan alat-alat pencegah kesehatan, masker, karantina, PCR, Swab, bagi para calon sebelum dan kepulangan. Semua kami bahas jika kemungkinan diberikan, sudah siap memberangkatkan calon jemaah haji,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.

Ace mengatakan, biaya perjalanan akan diumumkan apabila ada kepastian keberangkatan haji.

"Mudah-mudahan ada ruang bagi calon jemaah haji untuk pelunasan BPIH," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang dibebankan kepada jemaah pada tahun ini sebesar Rp45.053.368 juta per jemaah. 

Komponen BPIH itu meliputi biaya penerbangan, biaya hidup selama di Arab Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, serta biaya tes PCR di Arab Saudi.