PPP: Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, mengatakan, partainya berkomitmen mewujudkan demokrasi yang sehat tanpa memisahkannya dari Islam sebagai agenda politik pada 2024. Pertimbangannya, demokrasi merupakan proses menyatukan perbedaan, menyejahterakan rakyat, dan bukan untuk melayani segelintir elite.

"Menyongsong 2024, PPP terpanggil untuk memikul tugas-tugas sejarah yang sangat penting," katanya saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam perayaan 50 tahun CSIS, yang diselenggarakan secara daring, Jumat (20/8).

Suharso melanjutkan, Indonesia menyongsong perayaan emas 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Menurutnya, cerdas saja tidak saja cukup, tetapi harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip moral serta menyuburkan sikap-sikap patriotik sepanjang hayat.

"Tahun 2045 sejatinya sudah di depan mata. Jarak kita dari 2045 tinggal 2,4 dekade. Orang bijak mengatakan, 'Masa depan adalah hari ini, kita hanya bisa menjemput masa depan dengan memperjuangkannya di hari ini,'" tuturnya.

Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terang Suharso, PPP memiliki empat tugas besar yang dilandasi panggilan sejarah pendirian partai. Pertama, menjadi bagian dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin.

Berdasarkan survei nasional PPP pada Desember 2020, klaimnya, responden mengamanatkan partainya untuk peduli, bersimpati, membela dan mewakili umat Islam dalam merawat kemajemukan dan melindungi kalangan minoritas, serta selalu di tengah masyarakat.

"Amanat itu seperti tumbuh serasi dan sejalan dengan komitmen PPP untuk membuktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmat bagi sesama, semua, dan semesta," paparnya.

Karenanya, PPP mengajak seluruh elemen bangsa mengakhiri krisis yang mencederai persatuan dalam beberapa tahun terakhir. "Kita tegaskan, bahwa berbeda tidak berarti bermusuhan."

Kedua, PPP ingin membuktikan demokrasi adalah instrumen atau tata cara berlomba-berlomba untuk mewujudkan kebaikan dan kebajikan. Suharso berpendapat, demokrasi bukanlah alat memecah belah, saling mencaci, dan membenci.

"Demokrasi wajib dijadikan sebagai instrumen mendukung, memuliakan dan saling membesarkan dengan berlomba-berlomba mengembangkan kebaikan, kemaslahatan bagi sesama," urainya.

Karenanya, dia menegaskan, tidak ada pertentangan antara demokrasi dan Islam. Apalagi, demokrasi bukanlah ideologi melainkan tata cara atau tata laksana, sedangkan Islam adalah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia.

"Islam adalah sebuah jendela besar untuk melihat dunia yang membahagiakan lahir batin seutuhnya," ujarnya.

Ketiga, PPP ingin menegaskan kebaikan dan kebajikan demokrasi yang pokok adalah mengorientasikan langkah dan kebijakan pada umat, rakyat, dan bangsa. Untuk itu, berdemokrasi bukanlah melayani segelintir elite.

Terakhir, PPP ingin membuktikan fungsi pokok demokrasi adalah mensejahterakan, memuliakan, dan membangun bangsa. Baginya, demokrasi gagal jika tidak dapat menciptakan kesejahteraan.

"PPP terpanggil sejarah untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon yang berbuah baik dan manis, demokrasi bukan pohon yang berbuah pahit apalagi beracun," pungkasnya.