sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPW PPP Jakarta rekomendasikan duet Anies-Khofifah di Pilpres 2024

Agenda Rapimnas PPP mendengarkan aspirasi dari perwakilan wilayah atau DPW terkait calon presiden.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 15 Apr 2022 10:47 WIB
DPW PPP Jakarta rekomendasikan duet Anies-Khofifah di Pilpres 2024

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024. Rekomendasi ini akan dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP hari ini, Jumat (15/4).

"DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden RI dan mencalonkan Ibu Khofifah Indar sebagai wakil presiden pada pemilu 2024," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI, Farhan Hasan Al-Amri di Cikini dalam keterangannya, Jumat (15/4).

Rapimnas PPP hari ini dibuka oleh Ketua Umum Suharso Manoarfa. Adapun agenda rapimnas ialah mendengarkan aspirasi dari perwakilan wilayah atau DPW terkait calon presiden. Rapimnas juga akan diikuti pengurus harian PPP, pimpinan majelis DPW dan Fraksi PPP DPR RI.

Menurut Farhan, pihaknya merekomendasikan Anies dan Khofifah lantaran kinerja mereka selama ini sebagai kepala daerah. Selain itu, khususnya Anies, dianggap mampu secara perlahan menghapus polarisasi di masyarakat setelah Pilkada DKI 2017.

Sponsored

"Di 2016-2017, terjadi polarisasi yang luar biasa di republik kita ini dan itu terpusat di Jakarta. Itu terkait dengan Pilkada DKI. Alhamdulilah, Pak Anies telah membuktikan justru di pusat tempat terjadinya polarisasi itu, Pak Anies berhasil menghapus atau mengurangi secara signifikan permusuhan dan polarisasi yang terjadi di DKI," ujarnya.

Selain rekomendasi capres-cawapres, Farhan mengatakan, rapat pimpinan wilayah juga merekomendasikan agar Fraksi PPP di DPR memperjuangkan revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revisi UU 29/2007 itu diharapkan membawa perubahan bagi Jakarta agar lebih berkeadilan, bermartabat, dan lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi.

"Dengan memasukkan ketentuan bab dan pasal tentang keberadaan majelis adat, majelis betawi, serta tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat Jakarta terkait perubahan kewenangan otonomi pemerintahan di tingkat provinsi atau kota," jelas Farhan.
 

Berita Lainnya