PPP klaim punya banyak stok calon menteri berani

Giliran, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyodorkan calon menteri dari partainya ke Joko Widodo. PPP akan mengusulkan kadernya yang dinilai mumpuni dalam membenahi birokrasi. 

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, PPP memiliki kader partai yang dapat memenuhi kebutuhan Jokowi dalam membenahi birokrasi. Apabila yang dimaksud adalah menteri yang berani merujuk pada pidato Jokowi pada Minggu (14/7), maka stoknya di PPP terbilang banyak. 

Menteri berani juga memiliki karakter bekerja keluar dari pola-pola umum. Bahkan mampu menembus hal yang selama ini sulit ditembus oleh menteri sebelumnya.

"Cara berpikir, bekerjanya tidak yang rutinitas dan tidak yang biasa-biasa saja. Ia harus juga punya pikiran- pikiran yang kreatif untuk menembus hal-hal yang selama ini, tidak bisa dilaksanakan," ucap Arsul pada Senin (15/7)

Soal pos yang cocok, Arsul menyebut lebih ideal ditempatkan pada pos yang memang dibutuhkan pembenahan. Terutama sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan investasi.

Di sisi lain, Arsul mengaku tidak sepakat apabila menteri hanya untuk kalangan profesional murni. Baginya banyak orang partai juga memiliki kemampuan manajerial yang baik dan berani memberikan keputusan yang profesional.

"Jangan sampai muncul pemikiran kalau yang dari parpol tidak profesional. Karena di parpol juga banyak yang latar belakang profesional bukan aktivitis bukan juga politisi murni saja tetapi juga orang-orang yang dulunya ada di dunia profesional" papar Arsul.

Arsul menilai kriteria menteri berani yang disebut Jokowi juga terdapat di kalangan politisi. Kini, tergantung masing-masing partai untuk mencari sosok menteri berani tersebut.

PPP pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal jatah kursi menteri yang bakal didapat. PPP akan ikhlas jika diberi kementerian apapun, walaupun bukan Kementerian Agama.

"Kami tidak mengincar tapi menerima saja dengan ikhlas apapun nanti portofolio yang diminta untuk membantu. Semangatnya mau membantu Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin. Semua hak prerogatif presiden," kata Arsul.