sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Prabowo dua kali kalah, politik aliran keagamaan terbukti lemah

Partai Gerindra berpotensi besar akan meninggalkan gerbong politik aliran keagamaan.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Kamis, 25 Jul 2019 11:19 WIB
Prabowo dua kali kalah, politik aliran keagamaan terbukti lemah

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mencalonkan diri sebagai presiden selama dua kali berturut-turut, yakni pada Pemilu 2014 dan 2019 selalu kalah meski didukung oleh gerakan politik berbasis aliran keagamaan. Hal tersebut menunjukkan politik aliran keagamaan terbukti lemah.

“Selama dua kali pilpres, politik aliran keagamaan menjadi basis dukungan untuk Prabowo, namun selalu menuai kekalahan. Ini mempertegas bahwa dukungan politik dari partai berbasis agama Islam lemah,” kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, di Nusa Tenggara Timur pada Kamis (25/7).

Menurut Atang, langkah Prabowo menemui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, karena menyadari politik nasionalis yang selama ini melekat pada visi Partai Gerindra ternyata tidak mampu menyatu dengan politik aliran keagamaan untuk mengalahkan gerbong partai nasionalis.

“Mendekatnya Prabowo dan Partai Gerindra ke Megawati dan PDI Perjuangan menunjukkan akhir dari hubungan kedua kekuatan yang selama pilpres mengusung gerakan perubahan,” kata Atang.

Lebih lanjut, kata Atang, Partai Gerindra berpotensi besar akan meninggalkan gerbong politik aliran keagamaan, dan bergabung ke koalisi 01. Sebelumnya, Partai Gerindra juga diisukan menginginkan kursi Ketua MPR. 

“Selama ini Gerindra berada di luar kekuasaan sebagai oposisi, maka dengan pertemuan ini, semakin memperkuat dugaan bahwa Gerindra akan bergabung dengan koalisi 01," kata Atang. 

Lebih lanjut, Atang menambahkan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bermakna ganda. Agenda tersebut berbeda dengan ketika Prabowo menemui Joko Widodo. 

"Kalau pertemuan antara Prabowo dan Jokowi merupakan dua rivalitas politik pilpres, sehingga lebih bermakna menyatukan kembali polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik," katanya.

Sponsored

Sementara itu, pertemuan Prabowo dengan Megawati diyakini memiliki kepentingan untuk pemerintahan dan parlemen.

Apalagi, kata Atang, pembagian kekuasaan di parlemen hanya bisa dilakukan antarpartai politik. Berbeda dengan pembagian kekuasaan di pemerintahan, tentu harus melalui presiden terpilih.

"Tetapi paling tidak, pertemuan antara kedua ketua partai yang berbeda dukungan politik pilpres ini, telah membuka lembaran baru hubungan antara Prabowo-Megawati dan Gerindra-PDI Perjuangan," kata Atang. (Ant)

Berita Lainnya