sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Prabowo: Ekonomi Indonesia saat ini menyimpang dari UUD 1945

Menurut Prabowo, sistem ekonomi yang terbaik adalah kembali pada apa yang ditetapkan pendiri negara, yaitu ekonomi konstitusi.

Soraya Novika
Soraya Novika Sabtu, 22 Sep 2018 18:35 WIB
Prabowo: Ekonomi Indonesia saat ini menyimpang dari UUD 1945

Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritisi kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang dinilainya telah jauh menyimpang dari UUD 1945 versi 18 Agustus 1945. Hal tersebut disampaikannya dalam bedah buku 'Paradoks Indonesia' yang ditulisnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh 300 purnawirawan jenderal dan para intelektual.

"Sistem ekonomi yang berlaku sekarang itu menyimpang dari UUD 1945 terutama untuk pasal 33. Kita sudah meninggalkan kaidah-kaidah fundamental negara ini, tidak ada kekayaan nasional yang tinggal di Republik Indonesia ini, keuntungan bangsa yang seharusnya mengalir ke rakyat kita justru ke luar," ujar Prabowo Subianto di Ballroom Hotel Sari Pacific, Jakarta, Sabtu (22/9).

Prabowo menyatakan bahwa pandangannya tersebut tidak hanya dari pengumpulan data-data dan analisis pribadi saja, melainkan, secara tidak langsung telah dibenarkan oleh para menteri.

"Saya pernah bicara soal kebocoran Rp1000 triliun keuntungan negara kita, namun waktu itu saya diejek. Tapi saya tidak gentar. Sekarang, ternyata banyak menteri yang mengatakan hal yang sama, malah lebih dari saya. Salah satunya ibu Susi Pudjiastuti. Beliau pernah mengatakan bahwa kerugian negara kita mencapai Rp2000 triliun sampai Rp3000 triliun di sektor perikanan saja. 

"Begitu pula dengan Direktorat Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa sebesar Rp11 triliun uang kita sekarang berada di luar negeri. Mantan Menko Perekonomian kita, Rizal Ramli, terang-terangan membeberkan keberpihakan bank-bank pemerintah kita, bahwa kredit untuk rakyat yang diberikan hanya sebesar 17% saja. Namun, kepada pihak swasta dan pengusaha besar justru mencapai 83% padahal itu uang rakyat," paparnya.

Selain itu, pandangan lain yang juga digarisbawahi oleh Prabowo dalam kesempatan yang sama adalah terkait kesadaran bahwa sistem ekonomi dan politik negara yang terbaik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah kembali pada apa yang sudah ditetapkan pendiri negara kita sejak awal yaitu sistem ekonomi konstitusi.

"Setelah kita merdeka 73 tahun, kita bisa melihat bahwa kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ini ternyata hanya dikuasai oleh 1% orang di negara ini, dan mereka ini menguasai 49% dari kekayaan Indonesia. Ini dibuktikan oleh rasio gini Indonesia lho ya dan yang lebih parah hanya 1% orang pula yang menguasai 80% tanah kita," ungkapnya.

Sponsored

"Contohnya saja untuk kelapa sawit. Negara kita itu punya 15 hektar kelapa sawit, namun yang dimiliki pemerintah Indonesia hanya sebesar 1 juta hektare. Sedangkan di Malaysia, mereka hanya memiliki 1 juta hektar lahan kelapa sawit, namun pemerintahannya mampu menguasai 94%-nya. Dari kelapa sawit saja kita sudah kehilangan tiap tahunnya US$14 miliar, apalagi yang lain. Kita juga menjual gas alam cair (LNG) kita ke negara asing, kita jual setiap tahun hanya US$1 miliar, sedangkan kalau kita kelola sendiri bisa mencapai US$4 miliar, artinya kita mensubsidi negara lain US$3-4 miliar setiap tahunnya. Luar biasa baiknya Indonesia ini," paparnya disambut gelak peserta.

Menurutnya, angka tersebut membuktikan ketidakwajaran sedang terjadi di negara ini hingga menyebabkan ketidakadilan.

"Ketidakadilan mengakibatkan bangsa kita lemah, bangsa kita tidak bersaing, dibuktikan oleh mata uang kita, Rupiah yang melemah. Mata uang yang melemah adalah cermin daripada ekonomi yang lemah, padahal dulu nilai mata uang kita hanya berada pada angka Rp9.000 per dolar nya. Kini naik menjadi Rp15.000, artinya terjadi penurunan sebesar 30% dari nilai mata uang kita, indikator ini menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak baik," tuturnya.

Prabowo juga menyayangkan keputusan pemerintah yang menyerahkan hak kelola Bandar Udara Halim Perdana Kusuma kepada pihak swasta. Hal ini benar-benar dianggap fatal dan secara jelas benar-benar telah melanggar UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

"Pelabuhan dan bandara kita diserahkan kepada pihak asing, itu tidak boleh terjadi. Tidak ada negara di dunia yang mau menyerahkan pelabuhan dan bandaranya ke pihak asing. Dulu kita dijajah Belanda, karena lengah, pangeran dan sultan-sultan kita dulu lengah menyerahkan beberapa pelabuhan mereka. Jadi, sekali lagi ini melanggar UUD 1945, sudah jelas itu adalah cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pelabuhan dan bandara itu ibarat hidung dan mulut dari suatu badan. Kita prihatin sekali," pungkasnya.

Tampak hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Jenderal TNI (purn) Widjojo Soejono, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, putri proklamator Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid