Sikap Prabowo dukung Jokowi belum terang

Sinyal Partai Gerindra merapat ke pemerintahan makin kuat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana, pada Jumat (11/10). Selanjutnya, menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (13/10).  

Pertemuan kedua tokoh politik, santer disebut sebagai bagian dari lobi Prabowo, agar mendapatkan kursi menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak. 

Dahnil menyebut, pertemuan Prabowo dan Surya Paloh membahas amandemen UUD 1945. Dahnil mengatakan, tidak ada lobi politik Gerindra untuk mendapat jatah kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo Jilid II.

"Sebenarnya pertemuan itu didasari oleh pembicaraan pimpinan MPR yang bertemu Pak Prabowo, terkait amendemen (UUD 1945)," kata Dahnil di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Dahnil kembali menyebut, kalau Gerindra belum menentukan pilihan. Apakah bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, Prabowo belum tentukan sikap, begitu pula dengan Jokowi.

"Belum ada pernyataan terang dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dari awal mengatakan, kami siap jadi oposisi atau bahasa kami mitra kritis, atau kami siap jadi mitra pemerintah," terang Dahnil.

Apabila Gerinda masuk ke kabinet, Dahnil menegaskan semua bergantung pada kebutuhan Jokowi. Prabowo siap membantu Kepala Negara, dengan memberikan konsep pembangunan yang dibutuhkan pemerintah lima tahun ke depan.

"Karena secara formal Pak Prabowo sudah mengatakan, buah pikirannya dalam konsep dorongan besar. Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi belum bilang, mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra. Itu belum ada," jelas dia.

Keputusan Gerindra apakah bergabung atau tidak, akan ditentukan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar pekan ini. Dalam Rakernas, Prabowo akan meminta masukkan dari seluruh kader.

"Untuk dua opsi itu Pak Prabowo nothing to lose ya. Jadi, artinya Pak Prabowo siap di luar dan siap membantu pemerintah," kata Dahnil.