Presiden minta DPR tunda sahkan 4 RUU, tapi UU KPK lanjut

Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda mengesahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU), kecuali UU KPK.

Keempat RUU tersebut adalah RUU Mineral dan Batu bara, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, hingga RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/9) sore.

Presiden berharap pengesahan sejumlah RUU itu akan dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024.

Akan tetapi, Jokowi mengaku belum berencana membentuk Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, ribuan mahasiswa di berbagai daerah tengah menggelar unjuk rasa menolak sejumlah RUU yang akan disahkan oleh DPR. (Ant)

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan, masih ada sejumlah materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Setidaknya, terdapat kurang lebih 14 pasal yang masih harus ditinjau kembali. Karena itulah, saya telah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR, yakni menunda pengesahan RUU KUHP. Saya berharap, pengesahan RUU tersebut dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Sep 20, 2019 at 3:25am PDT