Presiden PKS: Pemimpin buta visi kebangsaan, Pancasila jadi alat kekuasaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu menyampaikan, jika pemimpin buta visi kebangsaan, maka Pancasila hanya akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok yang dianggap mengganggu.

"Visi kepemimpinan harus mempersatukan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba," ujar Syaikhu dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 pada Kamis (18/3), disiarkan secara virtual.

Pemimpin nasional, sambungnya, harus berakar pada visi kebangsaan terutama pada prinsip satu nusa satu bangsa dan satu bahasa. "Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsan, Pancasila akan menjadi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia," lanjutnya.

Dia menambahkan, pemimpin yang memiliki visi kebangsaan dan kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi lebih mengutamankan keselamatan jiwa rakyat dibanding memacu pertumbuhan ekonomi.

Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan, jelasnya, akan mampu menjaga martabat manusia. "Melindungi hak asasi manusia dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia bukan negara kapitalis liberal yang meletakkan kepentingan pembangunan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan," ungkapnya.

Syaikhu juga menyoroti data pengangguran Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angkatan kerja yang menganggur saat ini menjadi 9,77 juta orang. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2020 tercatat sekitar 27 juta orang.

"Saat ini setiap negara sedang menentukan nasib dan takdirnya masing-masing. Krisis menampilkan dua wajah. Wajah pertama adalah ancaman, dan wajah kedua adalah peluang," katanya.

Untuk diketahui, PKS menggelar Rakernas di Hotel Bidakara selama tiga hari, dari 16 hingga 18 Maret. Rakernas kali ini mengangkat tagline PKS sebagai partai oposisi yang siap melayani dan membela rakyat.