sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Prima desak Jokowi hentikan manuver parpol korup bajak KPK

Pimpinan KPK dianggap jadi bagian dari proses pelemahan dari dalam, banyak kasus korupsi libatkan partai tidak tertangani dengan baik.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 22 Jun 2021 10:09 WIB
Prima desak Jokowi hentikan manuver parpol korup bajak KPK

Juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mesak Habari mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pelemahan dan pembajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jubir partai baru ini menuding adanya keterlibatan oligarki dan partai-partai politik korup dalam upaya sistematis untuk melemahkan dan membajak KPK.

"Revisi UU KPK hingga penyingkiran 51 pegawai yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi merupakan upaya pembajakan KPK," Mesak dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6).

Mesak mengatakan, para oligarki yang menumpuk kekayaan lewat ekonomi rente dan kapitalisme kroni tidak suka dengan menguatnya agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, sambungnya, kepentingan oligarki itu sejalan dengan kepentingan partai-partai di parlemen yang mengisi kas partai dan petingginya lewat suap dan penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, Mesak menilai kepemimpinan KPK sekarang ini tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. "Mereka (pimpinan KPK) menjadi bagian dari proses pelemahan KPK dari dalam. Selain itu, banyak kasus korupsi yang melibatkan partai berkuasa tidak tertangani dengan baik," jelas Mesak.

Terkait penguatan KPK sebagai lembaga anti-korupsi, Mesak mengatakan partainya mengusulkan agar pemilihan pimpinan KPK ke depan melibatkan partisipasi rakyat. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK melalui DPR tidak menghasilkan kepemimpinan KPK yang bersih, berintegritas, dan independen.

Untuk itu, kata Mesak, pelibatan rakyat dalam pemimpin KPK ke depan mendesak dilakukan. Mulai dari mengusulkan nama, memeriksa rekam jejak calon, hingga menyetujui dan tidak kandidat-kandidat yang ada.

"Kalau ada partisipasi rakyat, pimpinan KPK itu tidak lagi sepenuhnya hasil tawar-menawar lembaga politik, dalam hal ini Presiden dan DPR," tegasnya.

Sponsored

Mesak menambahkan, penguatan pemberantasan korupsi memang tidak bisa bertumpu semata-mata pada KPK, tetapi upaya memastikan sistem peradilan di Indonesia bisa benar-benar bersih, independen, dan terpercaya. "Harus ada pembenahan pada Kejaksaan dan badan kehakiman agar lebih bersih, independen, dan terpercaya," pungkas Mesak.

Berita Lainnya