sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Puan: DPR buka ruang partisipasi rakyat bahas RUU

DPR bertekad merampungkan produk legislasi di tengah pandemi Covid-19.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 01 Sep 2020 12:52 WIB
Puan: DPR buka ruang partisipasi rakyat bahas RUU
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 282724
Dirawat 61686
Meninggal 10601
Sembuh 210437

Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim pihaknya melibatkan aspirasi publik dalam membahas segala rancangan undang-undang (RUU). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Dalam Rangka HUT Ke-75 DPR RI.

"Menjadi komitmen DPR RI dalam setiap pembahasan RUU untuk membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan masukan, agar kualitas produk legislasi memiliki legitimasi yang kuat," ucap Puan, Selasa (1/9).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa DPR RI periode 2019-2024, telah menjalankan lima masa persidangan. Empat di antaranya digelar pada tahun sidang 2019-2020, dan satu masa persidangan lainnya pada 2020-2021, atau yang saat ini sedang berjalan. Kelima sidang itu, lanjut Puan, telah dilakukan sejak dilantik pada 1 Oktober 2019.

Dia mengatakan, pihaknya tetap bertekad untuk merampungkan produk legislasi di tengah pandemi Covid-19. Baginya, coronavirus tidak mengurangi komitmen seluruh anggota DPR RI untuk melaksanakan fungsi dan tugas konstitusional.

"DPR RI tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.

Untuk diketahui, DPR telah menetapkan 248 RUU pada Prolegnas Tahun 2020-2024, dan 37 RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai Prioritas RUU hasil penyesuaian dengan situasi pendemi Covid-19.

Dari jumlah itu, enam RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU. Sebanyak 10 RUU, sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I. Sementara, 19 RUU lainnya masih dalam tahap penyusunan.

"Paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI adalah pada kualitas produk legislasi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, produk legislasi juga harus dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Sponsored
Harga rumah mewah kian murah

Harga rumah mewah kian murah

Senin, 28 Sep 2020 15:10 WIB
Rapid test, demi kesehatan atau cuan?  

Rapid test, demi kesehatan atau cuan?  

Minggu, 27 Sep 2020 17:55 WIB
Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB

Google Meet hadirkan fitur noise cancellation

Rabu, 30 Sep 2020 12:39 WIB