Sentilan Puan soal isu pemilu dinilai berdampak positif 

Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil keras jajaran menteri untuk tidak mengomentari isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan, Ketua DPR Puan Maharani langsung menyambutnya. Politikus PDI Perjuangan itu meminta menteri mengikuti perintah Jokowi.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, berpendapat, pernyataan Puan tersebut berdampak pada meningkatnya citra positif DPR di mata publik. Pasalnya, ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden melanggar konstitusi.

"Penolakan dari publik yang juga dicerminkan oleh apa yang dikatakan Ibu Puan Maharani dan mengapresiasi pernyataan Pak Joko Widodo tentu akan bisa membuat citra institusi DPR semakin baik di mata publik, karena memang kita harus taat terhadap konstitusi," ujar Emrus dalam keterangannya, Jumat (8/4).

Sebagai nakhoda DPR, kata Emrus, pernyataan Puan sejalan dengan kehendak rakyat yang menginginkan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Kalaupun wacana tersebut tetap dipaksanakan, maka akan menimbulkan stigma bahwa rezim saat ini haus kekusaaan.

"Sebagai nakhoda di DPR, mengapresiasi perintah presiden larang menteri bicara tunda pemilu, karena kita melihat bahwa yang baik itu adalah jangan tunda pemilu, jangan perpanjang presiden tiga periode," ujarnya.

Di sisi lain, Emrus menilai, pernyataan Puan menunjukkan bahwa cucu Proklamator RI, Soekarno itu sebagai sosok yang memegang teguh nilai kebangsaan dan taat konstitusi. Selain itu, Puan juga dinilai sosok yang selalu memberikan perhatian terhadap kepentingan rakyat. 

"Misalnya, bukankah ketika pemerintah tidak begitu konsen terhadap sesuatu hal, dia (Puan) akan memberi kritik juga kepada pemerintah. Jadi Ibu Puan Maharani, saya melihat bahwa ketika pemerintah ada kekurangan dia itu memberi kritik, tetapi ketika memberikan suatu pandangan program yang bagus, yang pro kerakyatan, demokrasi, Puan Maharani mengapresiasi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani, meminta seluruh menteri mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk tidak bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Puan, para menteri harus fokus bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang membebankan rakyat saat ini.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Puan kemudian menyoroti pernyataan menteri yang menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sah di negara demokrasi. Dia menegaskan, masalah pemulihan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibicarakan saat ini. Menurutnya, masyarakat saat ini tak butuh penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," ujarnya.