sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pupus rasionalitas demokrasi, Prabowo jadi menteri buat Pilpres 2019 sia-sia

Prabowo seharusnya tetap menjadi oposisi, dan Jokowi tak mengajak rivalnya di Pilpres 2019 itu menjadi menteri.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Selasa, 22 Okt 2019 16:20 WIB
Pupus rasionalitas demokrasi, Prabowo jadi menteri buat Pilpres 2019 sia-sia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 381.910
Dirawat 63.733
Meninggal 13.077
Sembuh 305.100

Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menyayangkan bergabungnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kabinet Jokowi jilid II. Menurutnya, hal ini membuat persaingan keduanya yang penuh dinamika di Pilpres 2019, menjadi sia-sia.

Menurutnya, pemilu yang menjadi mekanisme dalam menentukan pihak yang memerintah dan yang menjadi oposisi, harus dikedepankan. Bagi dia, seharusnya Prabowo menerima kekalahannya dan tetap menjadi oposisi.

Dia pun menyayangkan sikap Jokowi yang justru merangkul Prabowo untuk mengisi salah satu kursi di kabinet periode kedua pemerintahannya.

"Mestinya yang kalah legowo saja menjadi oposisi, dan Pak Jokowi mestinya tidak mengajak-ajak. Kalau begitu, seolah pemilu tidak ada gunanya, yang menang dan kalah semua mendapat kekuasaan," kata Syamsuddin di Jakarta, Selasa (22/10).

Dia mengamini keputusan untuk menunjuk menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI. Namun seharusnya, kata Syamsuddin, komposisi menteri dibentuk dengan memperhatikan rasionalitas demokrasi.

Jokowi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia, juga seharusnya tidak menafikan prinsip moral, yaitu aspirasi publik. Kekalahan Prabowo di Pilpres 2019, membuktikan sebagai besar rakyat Indonesia tidak menginginkan mantan Danjen Kopassus tersebut berada di pemerintahan.

"Presiden terpilih kan mendapat mandat publik, jadi mestinya hak prerogatif Presiden itu tidak menafikan aspirasi dan kepentingan publik, terkait kabinet yang dipilihnya," kata Syamsuddin.

Hal berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Bataona. Dia mengapresiasi bergabungnya Prabowo ke kabinet Jokowi-Ma'ruf, karena menciptakan rekonsiliasi politik.

Sponsored

"Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah bagian dari strategi untuk menciptakan rekonsiliasi, karena Indonesia sudah terlalu lama terbelah sejak 2016 dalam Pilkada DKI," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Selasa (22/10).

Menurutnya, pihak yang menang dan kalah di Pilpres 2019, tetap dapat menjadi oposisi dalam momentum politik dan isu tertentu. Karena itu, Mikhael meyakini bersatunya Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, tidak akan mengurangi kekritisan masyarakat.

Mikhael juga mengingatkan prinsip dinamika dan cairnya politik. Sebagaimana pihak oposisi yang dapat menjadi jinak karena kepentingannya diakomodasi, pihak koalisi justru dapat menjadi lawan di tengah jalan. Hal ini mungkin terjadi jika kepentingan mereka sudah tak lagi sejalan. 

"Karena itu, bagi saya, yang menjadi masalah saat ini bukan hilangnya partai oposisi untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan, tetapi kekecewaan berjemaah dari para cebong dan kampret," katanya.

Prabowo Subianto telah dipastikan masuk dalam formasi kabinet Jokowi-Ma'ruf. Pada Senin (21/10), dia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, dengan mengenakan kemeja putih.

Prabowo akan menduduki kursi Menteri Pertahanan, kementerian yang mendapat alokasi anggaran paling besar di pemerintahan. Dalam APBN 2020, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan ditetapkan senilai Rp131,2 triliun.

"Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo saat keluar dari Istana sekitar pukul 17.15 WIB, Senin (21/10). (Ant)

Berita Lainnya