Rakernas PDIP dan tradisi partai pada hari jumat

Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) pada Jumat (23/2) menjadi acara puncak kegiatan. Secara mengejutkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan partainya mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Rakernas yang berlangsung selama tiga hari itu dilakukan secara tertutup, termasuk saat pembukaan. Barulah pada penutupan Rakernas direncanakan akan berlangsung terbuka. Sebab akan diumumkan rekomendasi capres yang diusung partai. 

Hanya saja di luar dugaan, Megawati mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan capres pada pembukaan Rakernas yang berlangsung pada hari Jumat. Pengumuman di hari Jumat itu, sama ketika PDI Perjuangan secara resmi mengusung Jokowi maju di Pilpres 2014 yaitu pada Jumat 14 Maret 2014 yang dibacakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Puan Maharani.

Kilas balik pada tahun 2014 saat pencalonan Jokowi menjadi Presiden. Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sempat melakukan ziarah ke makam proklamator Bung Karno di Blitar. 

Ziarah ini dimaknai sebagai sinyal kuat bahwa PDIP bakal mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Kemudian Megawati lewat mandat dari partai menentukan capres dalam Kongres PDIP tahun 2015 lalu.

Nah, pada tahun ini cerita mirip terulang kembali. Sebelum mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi pekan ini. Mantan Presiden Indonesia ini bertemu dengan Jokowi secara empat mata di Istana Batu Tulis, Bogor pada Selasa (21/2).  

Sontak pengumuman Jokowi sebagai capres membuat sejumlah kader yang hadir di Bali terkejut dan tidak menyangka bahwa Megawati mengambil keputusan politik yang cepat saat pembukaan Rakernas. Sejak awal, Rakernas memang tidak difokuskan membahas capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung. 

Sebaliknya, Rakernas fokus membahas langkah-langah strategi partai untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2018. Sekaligus, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku sama terkejutnya dengan kader PDIP yang hadir dalam pembukaan Rakernas. Hasto bercerita saat Megawati berpidato dalam pembukaan Rakernas dan masuk pada tahap penutupan, secara tiba-tiba Megawati mengatakan telah mengkaji dan mempertimbangkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

Lalu Megawati menurut Hasto, memohon doa serta meminta dukungan rakyat Indonesia dan meyakini semangat Soekarno masih bersama semua masyarakat. Terakhir, Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres dari PDIP

"Semua kader yang ada dalam pembukaan Rakernas terkejut. Spontan kami berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah serta ada yang menunjukkan salam metal," kata Hasto seperti dikutip Antara.

Meski begitu, Hasto mengakui bahwa penetapan Jokowi sebagai capres kembali bukan tanpa dialog dahulu. Sebab, pertemuan Megawati dengan Jokowi di Istana Batu Tulis pada Selasa (21/2) membahas terkait permasalahan bangsa secara mendalam dan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Karena itu dirinya menilai pengusungan Jokowi sebagai capres bukan karena faktor elektoral yang dihasilkan dari sosok Jokowi. Tapi lebih pada kemampuan mantan Walikota Surakarta tersebut mengatasi persoalan kebangsaan dengan langkah-langkah terobosan.

Pesan Megawati kepada Jokowi 

Hasto mengatakan Megawati berpesan agar Jokowi memerhatikan soal teknologi. Hal ini termasuk kenaikan anggaran penelitian yang signifikan. Plus, membangun badan penelitian nasional sebagai bentuk dari kemandirian bangsa dalam bidang penelitian dan teknologi. 

"Karena tidak mungkin bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri atau Berdikari kalau tidak mengembangkan penelitian dan teknologi," tukas Hasto mengulang apa yang diucapkan Megawati.

Sebelumnya partai-partai politik seperti Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyatakan dukungannya terhadap koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, mayoritas partai secara terang-terangan mengajukan nama kadernya sebagai cawapres mendampingi Jokowi. 

PKB mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Partai Hanura mengajukan Wiranto. Sedangkan PPP mengajukan kalangan muda dan santri sebagai cawapres.

Menanggapi berbagai usulan kriteria cawapres, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai partainya akan melihat perkembangan berbagai aspek dalam menetapkan cawapres. Seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi.

PDIP masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden. Senada, Hasto mengatakan partainya enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Butuh perenungan dan pertimbangan yang matang.

Berbagai masukan pun sempat mencuat, Jokowi diusulkan memilih cawapres dari kalangan Islam moderat. Kalangan militer hingga profesional di bidang ekonomi juga digadang. Pada bidang tersebut, dinilai masih menjadi sorotan kerja pemerintahan saat ini.

Dua lembaga survei dalam beberapa hari ini seperti Media Survei Nasional (Median) dan Alvara Research Center menyebut bidang ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan, sehingga menyebabkan penurunan elektabilitas Jokowi.

Alvara Research Center merinci bidang ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan Jokowi. Seperti, tingkat kepuasan terkait penyediaan lapangan kerja hanya 59,8%, lalu pengentasan kemiskinan hanya 58,1%. Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi yang titik terendah yaitu sebesar 55,7%. 

Sementara itu, tiga bidang dengan tingkat kepuasan teratas yaitu telekomunikasi dan internet sebesar 87,9%. Ada pula, pelayanan kesehatan 87,8% dan pendidikan sebesar 86,4%. 

Walhasil, survei Median menyebut elektabilitas Jokowi terganggu. Februari 2018, elektabilitas Jokowi turun menjadi 35%. Padahal, survei di Oktober 2017 diangka 36,2%. Lalu April 2017 mencapai 36,9%.

Median menilai penurunan elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat pada Oktober 2017 sebesar 36,2%. Publik yang disurvei meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Makin tidak yakin masuk pada Februari 2018 dengan persentase mencapai 37,9%.