sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Rangkap jabatan ketum dinilai penyebab turunnya kursi Golkar

Karakteristik seorang menteri dan ketua umum partai adalah dua hal yang berbeda.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Sabtu, 20 Jul 2019 18:00 WIB
Rangkap jabatan ketum dinilai penyebab turunnya kursi Golkar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Politisi Golkar meminta Airlangga Hartarto memilih salah satu jabatan, menjadi menteri atau Ketua Umum Golkar. Selain itu, Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar harus akomodatif dan bisa menyuarakan kepentingan partai. 

Karakteristik seorang menteri dan ketua umum partai adalah dua hal yang berbeda. Hal itu pun yang akhirnya, dikritisi beberapa anggota Partai Golkar. 

"Menteri itu sehari-hari merupakan pembantu presiden, maka dia harus menjalankan program pemerintah dan harus rapat rutin," ujar politisi Partai Golkar Lawrence Siburian di salah satu restauran di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). 

Idealnya ketua umum harus mengurus partai dan rakyat yang memilihnya. Ketua umum juga harus mengelola partai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke cabang di luar negeri. Sehingga rakyat semakin cinta dan memilih pada saat pelaksanaan pemilu.

Hal itu yang dinilainya kurang banyak dilakukan Airlangga. Airlangga jarang turun ke daerah dan bertemu dengan kader partai. Situasi itulah yang dinilai menjadi salah satu penyebab turunnya suara Golkar dalam Pileg 2019.

"Dari 91 kursi sekarang menjadi 85 kursi. Padahal, target 2019 itu 110. Dari 110 ke 85 kan jauh sekali. Saya kira perlu melakukan evaluasi," ucapnya. 

Penurunan suara kepada Partai Golkar juga dinilai karena salah mengusung progam. 

Oleh sebab itu, Lawrence berharap munas bisa dilakukan sebelum Oktober 2019, sehingga hasil evaluasi bisa lansung didapatkan untuk memetakan kontestasi politik lima tahun mendatang. 

Sponsored

Airlangga juga diimbau segera menggelar rapat pleno untuk persiapan munas mendatang. 

Manuver DPP Golkar yang mengajukan penggantian pengurus ke Kemenkum HAM sebelum munas menurutnya bisa menimbulkan perpecahan.

"Perbuatan yang dilakukan Airlangga ini sangat berbahaya. Dia menimbulkan perpecahan. Kalau Golkar ada perpecahan, dia harus bertanggung jawab," ujarnya.

Berita Lainnya