Rapat Paripurna DPR, PDIP minta tak perlu panik soal RUU HIP

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjungan, Aria Bima meminta untuk tetap membahas kembali Rancangan Undang -Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun tidak untuk membatalkannya begitu saja.

Menurut Ketua DPP PDI-P ini, RUU HIP nyatanya telah melewati persetujuan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) sebelumnya. Ia merasa heran dan menyayangkan jika ada fraksi yang sekarang baru menolak RUU HIP.

"Ini kan lucu, dari proses di Baleg, pandangan dari masing-masing poksinya sudah memberikan pandangan-pandangan setuju dibawa ke Rapur. Di Rapur saya ikut hadir, di sini juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan. Tapi seolah-olah kemudian di publik lepas tangan begitu saja dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja. Ini yang saya sangat sayangkan," kata Bima dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Menurut Bima, sejauh ini tujuan RUU HIP sangat mulia bagi ideologi Pancasila. RUU HIP menginginkan agar Pancasila sebagai pondasi pemikiran Indonesia agar dapat terus relevan di tengah silih berganti peradaban zaman.

Pancasila, kata Bima, bukan hanya ideologi statis, namun dinamis untuk menjawab segala tantangan global.

"Misalnya tantangan globalisasi industri 4.0 sekarang. Di era tantangan teknologi, Pancasila harus bisa menjawab atas segala perubahan zaman yang selalu memiliki berbagi kompleksitas masalah," bebernya.

Bima menegaskan, PDI-P sebagai salah satu partai pengusul menerima jika ada tafsir-tafsir lain dari RUU HIP. Menurutnya, segala tafsir sebagai suatu dinamika lumrah terjadi sebagaimana sewaktu founding fathers bangsa merumuskan Pancasila.

"Jadi kita tidak perlu terlalu paniklah, baik NU, Muhammadiyah, kalangan nasionalis, budayawan, rohaniawan sudah biasa dengan dinamika untuk bagaimana bangsa bisa tegak 100 tahun lagi," sambungnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi mengusulkan pada pimpinan DPR RI untuk segera membatalkan RUU HIP. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Masa Persidangan IV 2019-2020.

Menurut Aboe, perguliran aspirasi RUU HIP telah mendapat reaksi yang sangat luas. Bukan sekadar perdebatan, namun publik sudah menyuarakan penolakan dengan lantang.

"Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik. Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop. Tentu ini akan buat masyarakat tenang adem nyaman dan aman," ujar Aboe di Kompleks 

Aboe menegaskan, sebagai anggota DPR RI, aspirasi tersebut harus didengar dengan baik dan direspons secara bijak. Jangan sampai publik melihat anggota dewan tidak mewakili suara rakyat.

Untuk itu, ia meminta seluruh anggota DPR RI sepakat untuk membatalkan RUU HIP. Bukan hanya publik, sudah banyak lembaga dan ormas juga menolak RUU HIP. Bahkan pemerintah juga telah menolak untuk membahasnya.

"Apakah jadinya kita jika kita tidak mendengarkan, tidak mendengarkan masukan-masukan publik ini? Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan, jika MUI menolak, jika NU menolak,  jika Muhammadiyah menolak, Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda juga beberapa menolak, veteran, TNI pun menolak, artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi?" kata Anggota Komisi III itu.

Aboe lantas mengajak seluruh anggota dewan fokus pada masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat luas. Dikatakan Aboe, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius berupa pandemi. Banyak yang menjerit lantaran dampak negatif yang lahir seperti PHK dan sebagainya.

"Belum lagi mereka yang tiba-tiba tagihan listrik melonjak naik, pegel tuh dengarnya mereka lihatnya. Mereka juga butuh perhatian kita. Kita harus fokus memikirkan bagaimana menangani pandemi  ini Ketua," katanya dalam Rapur.