Relaksasi PSBB, pemerintah jangan lepas tangan

Pemerintah pusat diminta jangan lepas tangan bila kebijakan relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Ace mengingatkan, sebelum menerapkan relaksasi aturan PSBB, sebaiknya pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut untuk meminimalisir persebaran virus Covid-19.

"Apakah tingkat terputusnya mata rantai penularan Covid-19 di daerah yang menerapkan PSBB itu telah terjadi perubahan dengan cepat atau tidak?" kata Ace saat dihubungi, Kamis (14/5).

Jangan sampai relaksasi aturan PSBB berimplikasi terhadap hal yang sia-sia, bahkan membahayakan. Misalnya, tidak mencapai tujuan utama PSBB untuk mencegah persebaran Covid-19 di daerah yang menerapkannya.

Selain itu, jika ingin menerapkan kebijakan relaksasi PSBB, pemerintah diminta siap dalam memberikan dukungan untuk menyusun dan menyediakan alat pencegahan, sesuai dengan protokol Covid-19. 

"Jika kedua hal tersebut tidak dipersiapkan, saya khawatir pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan yang berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan," ujar politikus Golkar ini.

Bagi Ace, saat ini yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah keselamatan dan kesehatan rakyat. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain," pungkasnya.