Respons Partai Demokrat soal PDIP tak mau berkoalisi di Pilpres 2024

Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, merespons PDI Perjuangan yang tidak mau membangun kerja sama politik dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Menurut Herzaky, pihaknya menghargai setiap keputusan yang diambil partai politik.

Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai kesempatan, kata dia, Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan, ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana untuk Pilpres 2024.

"Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (27/6).

Menurut Herzaky, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) yang sedang memimpin saat ini. Saat era Demokrat yang memimpin pada 2004-2014, partainya mempunyai prioritas yang jelas.

"Kami bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antre minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," ujar Herzaky.

Dia mengklaim, kemiskinan era Presiden RI keenam SBY turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir sembilan juta. Saat itu, Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati, setelah 10 tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. 

"Ada pengurangan sangat signifikan. 

Sedangkan lima tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta dan sekarang 26 juta," ungkap Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky mengatakan pihaknya berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, serta pengangguran berkurang drastis. 

"Tentu Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut setelah melihat seluruh kebijakan dari partai-partai tersebut.

Hasto menegaskan, untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024, pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. 

Dia menyebutkan, di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Menurutnya, PDIP dapat memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.