Restu Jokowi penentu perebutan kursi Golkar-1 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai punya pengaruh besar untuk menentukan arah perjalanan Partai Golkar pasca-Pemilu 2019. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga, siapa pun yang direstui Jokowi berpeluang sukses merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. 

"Siapa yang direstui Jokowi itulah yang akan memimpin partai Golkar. Jokowi pasti cari orang yang bisa dia percaya dan bisa menjaga keseimbangan antarpartai, utamanya antara partai Golkar dengan partai yang lain," ujar Andi dalam diskus bertajuk, "Memanas Jelang Kontestasi: Membaca Restu Jokowi" di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (07/7).

Golkar berencana menggelar musyawarah nasional (munas) untuk menentukan ketua umum baru, Desember mendatang. Hingga kini baru ada dua kandidat kuat yang potensial merebut kursi orang nomor 1 di partai yang lahir dari rahim Orde Baru tersebut, yakni Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan calon petahana Airlangga Hartarto. 

Selain restu Jokowi, menurut Andi, kandidat ketua umum yang baru juga harus punya karakter kepemimpinan yang kuat. "Pemimpin yang (punya) strong leadership itu bakal tahu ke mana arah partai menuju," kata dia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan, hasil Munas Golkar bakal dominan dipengaruhi variabel eksternal. Salah satunya ialah restu dari Presiden Jokowi. "Itu satu fakta yang tidak terbantahkan," ujar dia. 

Di antara dua kandidat yang mencuat, Burhanuddin menilai sulit untuk memprediksi siapa yang bakalan memperoleh 'anggukan kepala' dari Jokowi. Apalagi, Bamsoet dan Airlangga sama-sama punya akses untuk melobi Jokowi.   

Airlangga merupakan salah satu menteri di Kabinet Kerja sedangkan Bamsoet masih memegang jabatan sebagai Ketua DPR RI. "Posisinya (Bamsoet) sederajat dengan Presiden. Jadi, dua-duanya punya akses dan punya kedekatan dengan Presiden," kata dia. 

Burhanuddin mengatakan, jadwal penyelenggaraan Munas Golkar juga punya nilai strategis. Jika Munas digelar pada Desember, maka Bamsoet tidak lagi memegang jabatan sebagai Ketua DPR. Tak jauh berbeda, Airlangga juga bakal demisioner dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian pada 20 Oktober mendatang. 

Namun demikian, menurut Burhanuddin, keduanya masih punya banyak kartu untuk dimainkan. Airlangga misalnya bisa menggunakan posisinya sebagai Ketum Golkar untuk menentukan calon-calon menteri Jokowi yang baru dan memakai kartu 'sesama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM)' ke Jokowi. 

"Pak Jokowi juga tentu tidak melihat dari sisi kedekatan saja, tapi dari leadership calon ketua umum baru dan harus mampu memastikan Pak Jokowi soft landing di periode kedua ini," kata dia.