sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Reuni 212: Akal-akalan loyalis Rizieq merawat eksistensi

Reuni 212 dinilai hanya sekadar sebagai ajang temu kangen untuk merawat eksistensi.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Sabtu, 23 Nov 2019 07:33 WIB
Reuni 212: Akal-akalan loyalis Rizieq merawat eksistensi

Persaudaraan Alumni (PA) 212 memastikan akan menggelar ajang Reuni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Senin (2/12) depan. Sebanyak satu juta orang diklaim bakal hadir dalam acara tersebut. Tagarnya: putihkan Monas. 

Ketua Steering Committe (SC) Reuni 212 Yusuf Martak mengatakan, pada reuni ketiga kelompok tersebut, tuntutan pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) bakal kembali digaungkan. 

"Mari putihkan Monas sujud mohon perlindungan Allah untuk kepulangan HRS ke Tanah Air. Setelah cukup lama terasingkan di Arab Saudi, kita sambut HRS untuk pimpin umat Islam Indonesia dari jarak dekat," ujarnya di DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Kamis(21/11).

Rizieq saat ini masih berada di Arab Saudi. Pada 2017, Rizieq terbang ke negara kaya minyak itu. Ketika itu, Rizieq terjerat sejumlah kasus hukum di Tanah Air. Salah satunya kasus percakapan mesum dengan Firza Husein.

Dua pekan lalu, Rizieq muncul dalam sebuah video yang dirilis akun Front TV di Youtube. Dalam video itu, ia 'misuh-misuh' karena tak bisa pulang ke Tanah Air. Ia mengklaim dicekal oleh pemerintah Indonesia.

Selain menuntut kepulangan Rizieq, Martak mengatakan, PA 212 juga bakal menyerukan protes terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri. Menurut dia, Sukmawati harus segera dibawa ke meja hijau supaya jera. 

"Kami akan berikan perhatian khusus kepada Sukmawati yang sudah berkali-kali menista agama Islam. Sukmawati bandingkan peran Rasul dengan Soekarno di zaman penjajahan. Sikap tersebut tidak tepat. Kami meminta pimpinan Polri baru harus bersikap profesional untuk memproses hukum Sukmawati," kata dia. 

Ditemui di tempat yang sama, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan hajatan tahunan ekponen aksi 212 itu sudah memiliki izin. Selain dari kepolisian, izin menggelar kegiatan juga sudah dikantongi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia optimistis reuni tersebut bakal sukses memutihkan Monas. 

Sponsored

"Slogan kami adalah putihkan Monas. Putih itu suatu identitas kami dan atribut kami. Jadi, kita mengharapkan elemen 212 tetap menggunakan pakaian baju berwarna putih," ujarnya saat berbincang dengan Alinea.id

Meskipun tanpa kehadiran Rizieq, Slamet mengatakan, ia dan koleganya terus merawat jaringan PA 212 di akar rumput agar tetap solid. Menurut dia, kini PA 212 memiliki hampir satu juta simpatisan yang tersebar di 22 provinsi. 

"Kami mengingatkan bahwa imam kita adalah Habib Rizieq, bukan siapa pun. Kami sudah cek di tiap-tiap daerah. Yang berkoordinasi dengan kami, ya, lebih kurang satu juta orang," tutur dia. 

Lebih jauh, Slamet membantah Reuni 212 jilid III dihelat sekadar untuk menunjukkan eksistensi kelompok massa yang lahir pada era kampanye Pilgub DKI 2017 itu. Menurut Slamet, PA 212 sudah tak terlibat urusan politik setelah Gerindra merapat ke pemerintah.

"Kami enggak ada urusan politik. Kemarin kami terjun ke politik karena ada ijtimak ulama. Kami akan mengedepankan gerakan moral melawan penista agama. Semua kembali ke situ," ujarnya.

Karena itu, Slamet menegaskan, PA 212 kemungkinan besar tak akan mengundang elite politik ke reuni tersebut. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto--yang sempat dibela mati-matian oleh PA 212 pada Pilpres 2019 lalu--pun tak bakal diundang.

"Sebab kami ingin melepaskan diri dari urusan politik. Kami betul-betul akan munajat, berzikir, dan akan merekatkan umat Islam.  Oleh karenanya, sampai saat ini sangat kecil kemungkinan tokoh-tokoh politik kami undang di acara Reuni 212 yang akan datang," ujarnya.

Pada Pilpres 2019, PA 212 merupakan salah satu kelompok massa yang mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Sandi, pasangan penantang Jokowi-Ma'ruf yang diusung Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada era Pilgub DKI 2017, PA 212 juga 'bersekutu' dengan Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ketika itu, PA 212 merupakan motor penggerak demo besar-besaran menentang kepemimpinan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI Jakarta. 

Lewat berbagai aksi unjuk rasa, PA 212 sukses mengobarkan sentimen anti-Ahok di kalangan warga DKI. Hal itu setidaknya terbukti dari turunnya elektabilitas Ahok menjelang pencoblosan di berbagai papan survei. Padahal, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok tetap tinggi saat itu.

Usai sukses menjungkalkan Ahok dari kursi DKI-1, PA 212 rutin menggelar reuni. Terhitung sudah dua kali, ajang reuni eksponen 212 digelar. Pada 2018, ajang reuni 212 dihelat dan dihadiri tokoh-tokoh politik pendukung Prabowo-Sandi.

Wajab bos FPI Rizieq Shihab terpampang dalam salah satu spanduk yang dibawa pengunjuk rasa. /Antara Foto

Gerakan yang kian tak keruan

Guru Besar Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil memandang rencana PA 212 menggelar reuni bisa disikapi secara positif dan negatif. 

Reuni 212, kata Sukron, bisa dimaknai positif jika dikaitkan dengan kondisi minimnya kekuatan oposisi di parlemen saat ini. "Sebab demokrasi yang dibangun Jokowi cenderung ingin menghilangkan oposisi," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (19/11).

Namun demikian, menurut Sukron, kehadiran Reuni 212 lebih banyak mudaratnya. Apalagi, keberadaan PA 212 masih kental bernuansa politik identitas dan tak lagi memperjuangkan semangat keislaman. Isu-isu yang 'dipopulerkan' juga kian tak keruan. 

"PA 212 itu mengusung semangat Islam politik. Apa yang mereka suarakan banyak yang sudah tak terkait agama, seperti menolak Ahok menjadi Direktur BUMN. Itu hanya karena mereka pernah ada masalah dengan Ahok sehingga kambuhan saja mereka ini," katanya.

Sejak awal kelahirannya, menurut Sukron, kelompok 212 hanya menjadikan retrorika agama sebagai kedok untuk menyamarkan kepentingan-kepentingan politis yang mereka usung. "Ya, kalau tidak kaum fundamentalis, ya, kaum konservatif," ujarnya.

Namun demikian, Sukron mengatakan, tindak tanduk PA 212 tak perlu disikapi berlebihan oleh pemerintah. Sukron memandang, ada baiknya kedua belah pihak membangun dialog agar tak terus saling mencurigai.

"Pemangku kebijakan perlu mendengarkan klaim-klaim mereka. Sebaliknya, mereka yang mereka yang membawa agama ke ruang publik juga harus mempertimbangkan rasionalisme dan empirisme di dalam klaimnya," jelas dia. 

Pendapat tak jauh berbeda diungkapkan pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk. Menurut Hamdi, reuni yang dihelat PA 212 sudah tak sehat bagi iklim demokrasi. Ia bahkan menyebutnya sebagai ajang untuk menyebarkan ide konservatif di kalangan masyarakat.

"Kita harus berkaca dari kasus Ahok. Kasus itu membuat kita makin gelisah karena ini membuat orang sensitif pada isu minoritas. Mereka mendorong orang menjadi konservatif dan berekspresi secara berlebihan. Nah, itu yang mencemaskan sebab sampai hari ini enggak selesai. Harusnya sudah selesai," ujarnya kepada Alinea.id. 

Dari sisi politik, menurut Hamdi, PA 212 sebenarnya sudah tak lagi memiliki argumentasi kuat untuk menggelar aksi massa. Pasalnya, banyak dari mereka yang dulu berseberangan dengan Ahok dan Jokowi saat Pilgub DKI Jakarta telah merapat ke pemerintah.

"Jadi, sebenarnya politiknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tinggal mereka yang terus hidup dari politik identitas. Sekarang tinggal betul-betul orang yang berhaluan keras dan radikal di PA 212. Dugaan saya, ke depannya, mereka akan menyuarakan soal negara bersyariah," ujarnya.

Spanduk raksasa dibentangkan dalam aksi unjuk rasa yang diinisasi PA 212. /Antara Foto

Merawat eksistensi

Lebih jauh, Hamdi menyebut Reuni 212 tahun ini tak ubahnya sebuah usaha selebritas yang sedang mempertahankan pamor yang kian meredup. "Reuni ini adalah soal mempertahankan eksistensi sebab pasca-Prabowo dan kelompoknya hijrah, bobot politis kelompok ini makin kecil," jelas dia.

Jika tetap dilaksanakan, Hamdi memandang, reuni 212 merupakan sebuah ajang seremonial yang mubazir. Ia meyakini mayoritas publik juga tak bakal simpatik lagi terhadap aksi-aksi kelompok tersebut. 

"Masyarakat sudah bisa melihat dan membandingkan kerja Anies dan Ahok. Gerakan ini bukan pendidikan yang baik untuk demokrasi. Sebab, tak bisa dimungkiri mereka lahir dari rahim isu SARA. Jelas demokrasi kita tak akan maju jika cara itu yang digunakan," ujarnya.

Pengamat gerakan Islam dari Universitas Islam (UIN) Jakarta M Zaki Mubarok sepakat Reuni 212 hanya jadi ajang unjuk kekuatan dan merawat eksistensi. Menurut dia, nilai tawar kelompok tersebut kian turun seiring dengan melemahnya kubu oposisi.

"PA 212 tampaknya ingin show of force untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan dan didukung ormas-ormas Islam. Sehingga daya tawar politiknya tetap bertahan tinggi," ujarnya.

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Namun demikian, Zaki menilai kelompok 212 masih memiliki kans untuk memainkan peran sebagai kekuatan ekstra parlementer. "Laku atau tidaknya gerakan ini sangat terkait dengan persamaan kepentingan dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Jika ada peluang terbuka mereka akan masuk," katanya.

Menurut Zaki, isu agama bakalan tetap menjadi bahan bakar utama kelompok 212 memainkan peranan sebagai oposisi pemerintah. "Meski ruang bermanuver makin menyempit seiring dengan friksi internal dan usaha-usaha pemerintah menarik kelompok Islamis menjadi pendukung pemerintah," ujarnya.

Lebih jauh, Zaki juga sepakat Reuni 212 tak perlu disikapi berlebihan oleh pemerintah. Menurut dia, akan lebih baik jika pemerintah membiarkan publik menjadi 'hakim' bagi eksistensi gerakan loyalis Rizieq tersebut. 

"Jika nanti sikap dan aksinya tidak lagi relevan maka akan mengalami krisis dan hilang dengan sendirinya. Biarkan masyarakat menilai sebab masyarakat dan sejarah akan menjadi penguji terbaik masing-masing di antara kita," ujarnya.

Berita Lainnya