sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Revisi UU ITE jangan sampai lahirkan pasal karet

Perubahan UU ITE harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 16 Feb 2021 13:56 WIB
Revisi UU ITE jangan sampai lahirkan pasal karet
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Partai berlambang matahari putih itu meyakini seluruh fraksi di DPR akan setuju UU ITE direvisi.

"Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (16/2).

Hanya saja Saleh mengingatkan, perubahan UU ITE harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang ada. Jangan sampai, kata Saleh, perubahan regulasi itu akan membuat lahirnya pasal-pasal karet.

"Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial. Juga situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet. Namun, tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya," paparnya.

Tak hanya itu, Saleh menilai, perubahan UU ITE harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Karena itu, dia merasa ketentuan pidana diatur dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," jelas Saleh.

Saleh mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang peduli terhadap isu aktual yang mencuat di masyarakat dengan membuka opsi RUU ITE.

"Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP.  Setidaknya, substansinya sama," katanya.

Sponsored

Fraksi PAN.lanjutnya, senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut. Biasanya, kata Saleh, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah.

"Tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi," imbuh Saleh.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya agar dapat selektif dalam menangani laporan terkait UU ITE. Presiden mengingatkan, pasal karet yang membuat multitafsir agar dapat diterjemahkan dengan hati-hati.

Presiden Joko Widodo juga meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE, bila regulasi itu dianggap belum dapat memberi rasa keadilan bagi warga.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Berita Lainnya