Rumah DP 0%, dinilai strategi Jokowi tingkatkan pencitraan

Ketua DPP Partai Partai Gerindra Nizar Zahro mengingatkan pemerintahan agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. 

"Jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. Cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampaye bisa  membahayakan anggaran  negara,  dan  menyulitkan  pemerintahan  berikutnya," katanya melalui pesan singkatnya kepada Alinea.id, Senin (12/11). 

Hal itu dilontarkan oleh anggota DPR RI komisi X itu dalam menanggapi rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan pembangunan rumah dengan DP 0% bagi PNS.

Selain itu, Nizar menuding rencana tersebut jelas merupakan strategi Jokowi dalam memanfaatkan anggaran pemerintah  dalam rangka program populis. Apalagi, apa yang dilakukan Jokowi sebagai seorang Presiden, terkesan tergesa-gesa dalam membuat program tersebut. 

"Andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih, mungkin saya tidak boleh mengkritisinya," sebutnya. 

Dia pun berharap Jokowi mengingat sejarah bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan memperjuangkan program DP 0%. Anies memperjuangkan rumah DP 0% untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk PNS. Saat itu, sebagian kabinet Jokowi ikut mencibir program tersebut. "Apa sekarang tidak malu copy paste program yang dulu diragukan," katanya. 

Rencananya program DP 0 rupiah oleh Presiden Joko Widodo diperuntukkan untuk 945.000 aparatur sipil negara, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. 

Padahal tiga elemen masyarakat tersebut sebenarnya adalah elemen yang tergolong berekonomi menengah ke atas. Apalagi masih ada elemen lain yang perlu diperhatikan sebagaimana program Gubernur DKI yang jelas-jelas untuk yang kurang mampu. 

"Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan karena syahwat politik lalu semua dianggap boleh dilakukan," tudingnya. 
 
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menilai skema pembangunan rumah dengan uang muka 0% hanya trik menarik perhatian calon konsumen saja. Setiap pembelian rumah pasti memerlukan uang muka, hanya saja untuk "DP nol persen" itu uang mukanya dimasukkan ke skema angsuran.

"Sebenarnya DP 0% itu 'gimmick' saja, kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka, cuma dicicil ke dalam angsuran, jadi itu sebenarnya 'gimmick' saja," ujarnya usai menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta.

Meski demikian, terkait rencana pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, dengan skema DP nol persen, Junaidi mengatakan APERSI tetap mendukung program Presiden Joko Widodo tersebut."Tidak masalah, kita dukung. Mau DP nol persen, kami dukung, satu persen saja kami dukung," tambahnya.

Untuk rumah bersubsidi, penerapan uang muka dengan persentase rendah sebenarnya tidak akan menjadi beban, karena harga rumah bersubsidi itu sendiri sudah murah.

Junaidi juga mengatakan pembangunan rumah bersubsidi untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut lebih tepat jika dibangun di atas lahan milik negara, sehingga tidak menambah biaya pembelian lahan untuk pembangunannya.

"Saya pikir ini program bagus, karena kalau memang tanah itu tanah negara, saya pikir bisa untuk menjalankan itu. Banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dibangun, dengan angsuran murah," ujarnya.

Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

"Yang jelas kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).

Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta. (ant)