sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Saran Bamsoet pindahkan ibu kota pakai Tap MPR tuai kritik

Saran Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait pemindahan ibu kota diatur lewat Ketetapan MPR dikritik Formappi.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 20 Des 2019 06:07 WIB
Saran Bamsoet pindahkan ibu kota pakai Tap MPR tuai kritik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 240687
Dirawat 56889
Meninggal 9448
Sembuh 174350

Saran Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait pemindahan ibu kota diatur lewat Ketetapan MPR dikritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi).

Peneliti Formmapi Lucius Karus mengatakan tak ada jaminan Ketetapan MPR bisa memperlancar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pasalnya, dengan karakteristik legislasi yang kerap berubah-ubah, kemungkinan besar Ketetapan (TAP) MPR juga berubah seiring pergantian rezim kekuasaan.

"Karena siapa yang menjamin, termasuk Bambang Soesatyo sendiri bisa menjamin kalau dalam bentuk TAP MPR? Apa tidak diubah oleh DPR selanjutnya. UUD saja tiap periode bisa diubah, sesuai kepentingannya," kata Lucius di kantor Formmapi, Jakarta, Kamis (19/12).

Sebelumya, Bamsoet mengatakan TAP MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa TAP MPR berada di bawah UUD 1945.

Menurut Politikus Golkar tersebut, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus terealisasi. Menurutnya, pembatalan pemindahan ibu kota bisa berdampak negatif, terutama bagi swasta. 

Lucius menilai, kekuatan politik merupakan faktor utama adanya perubahan konstitusi. Karenanya, jika rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) diganti, maka tidak menutup kemungkinan konsitusi juga berubah.

"Apa sih yang tidak bisa diubah kalau alasan TAP MPR lebih kuat dari UU? Itu juga enggak ada jaminan sama sekali. Tergantung kekuatan politik," jelasnya.

Lucius mengatakan, ketimbang menegaskan TAP MPR, Bamsoet seharusnya mendorong omnibus law untuk mempercepat pemindahan ibu kota negara.

Sponsored

"Ini kesepakatan bersama dan dipikirkan baik-baik rencana pemindahan ibu kota melaui UU omnibus law. Saya kira ini yang paling realistis ketimbang melahirkan wacana baru dengan TAP MPR," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dua kabupaten telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan ibu kota direncanakan terwujud mulai 2024. Saat ini pemerintah mulai menyusun aturan untuk mewujudkan rencana itu, salah satunya dengan merumuskan omnibus law atau menyinkronkan sejumlah UU terkait dengan pemindahan ibu kota.

Namun demikian, RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari prolegnas prioritas dan masuk long list atas usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, keputusan itu sudah tepat karena jika salah maka proyek pemindahan ibu kota negara baru akan gagal ke depan.

"Jadi memindahkan ibu kota itu harus diselesaikan dulu pondasinya, yakni undang-undangnya. Dan enggak mungkin, misalnya, keluar budget-nya, enggak ada UU-nya," kata Hinca di DPR secara terpisah.

Menurut Hinca, pemindahan ibu kota negara bukan perkara gampang. Untuk membentuk sebuah kabupaten misalnya, harus memiliki dasar yang kuat. Karenanya, kata Hinca, keputusan Baleg DPR hari ini menurutnya sudah tepat. 

"Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut di ibu kota ini. Semua harus memberikan pengawasan, mengkritisi, supaya baik maksudnya niat memindahkan ibu kota ini," ujarnya.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat melalui pidato akhir tahun Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu sudah menyampaikan pandangan serupa, yakni perlu kajian mendalam untuk proyek ini. 

Karenanya, kata Hinca, dengan ditariknya RUU Keuangan Negara maka pemerintah mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya secara matang. 

"Dari Demokrat itu concern sekali soal ini, jadi harus matang. Tapi semangat Pak Jokowi oke, kita hormati. Jangan sampai kemudian terkendala oleh hal-hal yang sangat prinsip," pungkasnya

Berita Lainnya