sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Satgas Covid-19 DPR temui pelaku usaha bahas new normal

Pemerintah berencana menerapkan tatanan normal baru pada pekan depan.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 30 Mei 2020 10:44 WIB
Satgas Covid-19 DPR temui pelaku usaha bahas <i>new normal</i>
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR menemui sejumlah pelaku usaha, pemilik hingga pekerja, untuk mengetahui kesiapan penerapan tatanan normal baru (new normal) yang rencananya diterapkan pekan depan.

Ketua Satgas Covid-19 DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, pihaknya perlu mengetahui fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi normal baru.

"Apakah sudah siap bila pelonggaran pembatasan sosial berskala besar diberlakukan dan diganti tatanan baru atau new normal? Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya," ujarnya via keterangan tertulis, Sabtu (30/5).

Karenanya, Satgas Covid-19 DPR berencana menggelar rapat gabungan pekan depan, Disebut melibatkan kelompok buruh selain asosiasi, kementerian/lembaga terkait.

"Kalau tidak Rabu (3/6), Kamis (4/6) depan. Sebelum tatanan baru pokoknya," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Dasco mengklaim, terkejut banyak pelaku usaha belum siap menerapkan normal baru di tengah pandemi coronavirus anyar (Covid-19).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan, banyak persoalan yang menerpa buruh. Tidak bisa bekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan jaminan kesehatan, misalnya.

"Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu urusan kesehatan ini karena kurva belum melandai," sarannya.

Sponsored

Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan Roslani, menyatakan, pengusaha mencemaskan protokol kesehatan dan stimulus. Dalihnya, telah merugi Rp1.000 triliun dalam 2,5 bulan.

"Pemulihan masih 5-6 bulan. Berapa lagi yang mesti hilang?" tanya dia.

Karenanya, KADIN meminta pemerintah memberikan stimulus kepada swasta. Dirinya menyarankan dengan upaya mencetak uang.

"Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kita ini enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tapi mengganti uang yang hilang," urainya. (Ant)

Berita Lainnya