sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sekjen Demokrat: Demokrat tak berfikir membuat koalisi

Fungsi kontrol terhadap pemerintah bisa dilakukan anggota DPR dari Demokrat tanpa harus membentuk koalisi.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 06 Des 2019 17:21 WIB
Sekjen Demokrat: Demokrat tak berfikir membuat koalisi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya belum berencana melakukan pertemuan dengan PKS. Pasalnya SBY sedang bersiap mengumpulkan 1.000 kadernya di Jakarta Convention Center (JCC) pada 11 Desember 2019. SBY akan menyampaikan refleksi dan kajian terkait situasi negara selama setahun ini dan sikap-sikap politik ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, kajian politik Demokrat yang akan disampaikan SBY lebih penting ketimbang bertemu dengan PKS.

"Menurut saya, ini jauh lebih penting ketimbang bertemu untuk sekedar salaman, berfoto-foto, dan berangkulan. Pendidikan politik yang terbaik adalah bagaimana membuat kajian-kajian yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat," kata Hinca kepada Alinea.id di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Hinca mengatakan partainya sudah tak memikirkan koalisi sebagaimana diwacanakan PKS. Toh, fungsi kontrol terhadap pemerintah bisa dilakukan anggota DPR dari Demokrat tanpa harus membentuk koalisi.

"Buat kami koalisi gak ada lagi. Gak seksi lagi. Koalisi untuk apa per hari ini? Yang penting negara ini kita kritisi bersama. Koalisi gak relevan lagi hari ini buat Demokrat," jelasnya.

Terkait sikap Demokrat apakah ada di luar koalisi atau bergabung pemerintah, Hinca mengatakan partainya sudah di luar sejak lima tahun lalu. Itu artinya, Demokrat bakal menjadi oposisi tehadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sikap itu sudah bulat, meski harus tanpa koalisi dengan PKS sekalipun.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah setuju mengadakan pertemuan pada awal Desember 2019 atau Januari 2020. Persetujuan SBY itu didapat setelah berkomunikasi dengan Waketum Demokrat, Syarief Hasan.

"Pak Syarief Hasan langsung bertanya ke pak SBY. Beliau bersedia berkomunikasi dengan kami tetapi belum sekarang," kata Sohibul di gedung DPR, Senayan, Jakarta (26/11).

Sponsored

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Syaifuffin mengatakan, ada kesan Demokrat mengulur-ulur waktu. Tarik ulur ini sebagai strategi Demokrat membangun posisi tawar politik di hadapan PKS.

Pasalnya, sikap Demokrat berbeda dengan Partai NasDem dan Partai Berkarya. PKS memiliki posisi tawar politik sebagai oposisi sehingga didatangi Surya Paloh dan Tommy Soeharto.

"Artinya dalam membentuk oposisi nantinya, Demokrat dan PAN tidak mau diatur PKS. Makanya dua partai ini tidak mau ujug-ujug seperti Nasdem dan Berkarya," ujar Syaifuddin beberapa waktu lalu.

Selain masih membangun posisi tawar politik, Syaifuddin mengatakan Demokrat masih mencari alasan untuk membangun koalisi sebagai oposisi dengan PKS. Alasan utamanya adanya perbedaan ideologi yang mendasar antara kedua partai ini.

"Ini dua partai yang memiliki ideologi sangat berbeda. Masyarakat tahu PKS kayak apa dan Demokrat itu nasionalis," jelas Direktur Eksekutif Prestigious Political Communication Studies (P2CS) ini.

Berita Lainnya