Serapan APBD tahun ini lebih tinggi dibanding 2021

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuda Kemendagri) merinci realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun anggaran 2022. Kedua hal ini sama pentingnya dalam rangka percepatan untuk realisasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, realisasi pendapatan pada 2020 berada di angka 29,90%, sementara pada 2021 sebesar 28,25%, dan di tahun ini 28,39%. Data ini merupakan cerminan dari tahun ke tahun, pada dua tahun lalu di bulan Mei.

"Jadi dapat dikatakan bahwa tahun ini kita berada di posisi tengah di antara tahun 2020 dan 2021," kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 secara daring, Senin (20/6).

Fatoni menyampaikan, pada 2022 realisasi pendapatan di tingkat provinsi sebesar 29,57%. Angka ini lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 22,87% pada 2020 dan 29,35% pada 2021. 

Sedangkan, realisasi pendapatan kabupaten/kota pada Mei 2022 sebesar 27,88%. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya 27,73%, namun lebih rendah ketimbang 2020 sebesar 32,18%.

"Untuk realisasi pendapatan, Provinsi Bangka Belitung yang tertinggi, yakni sebesar 44,69% disusul Banten 41,43%, Sumatera Barat 39,71%, Sumatera Utara 38,39%, dan Jawa Barat 38,35%," ujar Fatoni.

Fatoni menyebut, provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Sulawesi Utara 5,63%, Papua 7,42%, Sulawesi Tenggara 15,95%, Kalimantan Selatan 20,26%, dan Sulawesi Tengah 20,38%.

Fatoni mengungkapkan, untuk pencapaian realisasi belanja secara nasional hingga 18 Juni 2022 masih berada di angka 21,43%. Angka ini lebih tinggi dibanding 2020 di bulan yang sama sebesar 20,58%, dan lebih rendah dari 2021 sebesar 23,80%.

"Ini perlu jadi perhatian kita untuk terus dimaksimalkan, sehingga dari bulan ke bulan bisa lebih tinggi lagi," ucap Fatoni.

Sedangkan, rata-rata nasional realisasi belanja di tingkat provinsi per 31 Mei 2022 sebesar 23,96%. Jumlah itu masih lebih tinggi dibanding 2020, meski lebih rendah dari 2021. 

Sementara, rata-rata kabupaten/kota, tahun ini realisasi belanjanya sebesar 20,37%. Pada waktu yang sama, rata-rata realisasi belanja kabupaten/kota pada 2021 sebesar 23,70% dan 2020 sebesar 23,71%. 

"Angka ini menunjukkan bahwa realisasi belanja di tahun 2022 melandai dan lebih rendah," ujar Fatoni.

Fatoni menguraikan, realisasi belanja yang tertinggi dari sisi provinsi dan melampaui rata-rata provinsi adalah Jawa Barat. Provinsi yang mengikuti adalah Bengkulu, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau.

Adapun realisasi belanja di tingkat kabupaten menempatkan Kotabaru sebagai daerah dengan capaian tertinggi. Lantaran, hampir menyentuh angka 50%. 

Kabupaten yang menyusul adalah Kulon Progo, Pagi, Buton Utara, Pidie Jaya, Karimun, Konawe, Luwu Utara, Lampung Selatan, Anambas, Serdang Bedagai, Banyuasin, Buleleng, Pulau Morotai, Ogan Komering Ulu, Bantul, Palang, Natuna, Minahasa Selatan, dan Banyuwangi.

Kemudian, realisasi belanja di tingkat kota, menempatkan Kota Sukabumi sebagai daerah dengan capaian tertinggi, disusul Kota Blitar, Salatiga, Yogyakarta, Prabumulih serta kota lainnya.