sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Singgung opsi lockdown DKI, Masinton contohkan Malaysia

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta diminta tak egois.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Kamis, 26 Mar 2020 14:18 WIB
Singgung opsi lockdown DKI, Masinton contohkan Malaysia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Melihat masifnya perkembangan penyebaran coronavirus (Covid-19), Politikus PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu menyarankan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama untuk mencegah penularan virus tersebut.

Menurutnya, tidak ada salahnya bila keduanya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah DKI Jakarta.

"Dengan peningkatan jumlah kasus yang terkena Covid-19 di wilayah DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa pusat penyebaran terbesar atau episenter virus tersebut di Indonesia adanya di DKI Jakarta," ujarnya via keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/3).

Pemerintah, sambung dia, per tanggal 25 Maret 2020 menyatakan jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 790 orang, sebanyak 58 orang meninggal dunia serta 31 sembuh.

DKI Jakarta, jelas dia, memiliki jumlah terbesar pasien positif Covid-19 sebanyak 463 orang, sembuh 23 orang, dan meninggal 31 orang.

Sedangkan rasio kematian di DKI Jakarta akibat wabah coronavirus sebesar 6,7% atau sebanyak 31 orang, dan yang sembuh dari total 463 kasus itu sebanyak 23 orang, atau 4,9%.

Melihat perkembangan situasi tersebut, jelas dia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah konkret guna meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran Covid-19," ujarnya.

Sponsored

Menurut Masinton, meskipun lockdown bukan cara tunggal dalam melawan pandemi Covid-19, namun untuk saat ini opsi tersebut masih merupakan pilihan efektif yang dilakukan berbagai negara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Masinton mencontohkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa lockdown hingga 14 April 2020, setelah mencatatkan kasus infeksi Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu mencapai 1.796 kasus.

"Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama," katanya.

Anggota Komisi III DPR itu meminta Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus menyingkirkan egoisme untuk bangun sinergitas dan solidaritas.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta juga harus mau mendengarkan dan melaksanakan arahan Pemerintah Pusat, sebaliknya pemerintah pusat harus aspiratif dan akomodatif mendengarkan aspirasi pemerintah daerah.

"Kita belum terlambat, asal kita mau mempersiapkannya secara profesional," pungkasnya. (Ant)

Berita Lainnya