sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

SMRC: Kualitas demokrasi Indonesia terus memburuk

Kebebasan sipil yang melemah menjadi faktor utama memburuknya kualitas demokrasi.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Minggu, 04 Agst 2019 22:17 WIB
SMRC: Kualitas demokrasi Indonesia terus memburuk

Kualitas demokrasi Indonesia terus menurun sejak 2013. Menurut pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani, faktor utama penyebab turunnya kualitas demokrasi ialah lemahnya kebebasan sipil. 

"Salah satu faktornya semakin kuatnya diskriminasi pada kalangan minoritas, yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan," kata Saiful dalam diskusi bertajuk 'Meredupnya Demokrasi Indonesia' di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (4/8).

Selain kebebasan sipil, iklim demokrasi di Indonesia juga memburuk karena terus berkurangnya perlindungan hak warga negara untuk berpolitik (political right). Namun, menurut Saiful, pengaruhnya tak sebesar faktor kebebasan sipil. 

Saiful mengatakan, lembaga survei internasional Freedom House mencatat Indonesia pernah mencapai kebebasan demokrasi sempurna, yakni pada periode 2005-2012. Ketika itu, kualitas demokrasi Indonesia disebut terbaik se-Asia.

"Namun sejak 2013, skor indeks kebebasan demokrasi itu menurun sehingga sekarang nilainya hanya sebagian bebas. Karena terhambat faktor tadi, masih kuatnya politik yang kurang inklusif terhadap keragaman identitas yang ada dalam masyarakat," tutur Saiful. 

Lebih jauh, Saiful mengatakan, Indonesia butuh pemimpin yang kompeten dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke depan. "Itu kriteria yang kita harapkan dapat memperbaiki kinerja demokrasi ke depan," kata dia. 

Terkait perlindungan hak berpolitik, Saiful menganggap kondisi di Indonesia masih relatif baik. Itu terlihat dari terjaminnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

"Misalnya kebebasan untuk ikut dalam pemilu, kebebasan memperebutkan jabatan publik strategis. Namun demikian, masih ada banyak hal yang harus dibenahi," katanya.

Sponsored

Salah satunya ialah pembenahan aturan yang masih memberikan celah diskriminatif. "Para pemimpin harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak sipil warga negara," ujar Saiful.

Perang bisnis startup di warung kelontong

Perang bisnis startup di warung kelontong

Selasa, 10 Des 2019 20:34 WIB
Mengantisipasi bahaya kelangkaan stok BBM

Mengantisipasi bahaya kelangkaan stok BBM

Jumat, 06 Des 2019 17:50 WIB