Sebut KPK ganggu investasi, Moeldoko disarankan tak asal bicara

Inkonsistensi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik analis komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kunia Syah. Menurut Dedi, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Mldoko itu dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

"Bukan tidak mungkin publik akan menganggap pemerintah tidak memgerti banyak hal. Padahal, sekarang pemerintah sedang diuji melalui penolakan UU KPK yang baru saja disahkan," kata Dedi saat dihubungi Alinea.id, Rabu (25/9).

Sebelumnya, Moeldoko sempat menyebut keberadaan KPK dapat mengganggu iklim investasi di Inodonesia. Namun, tak berselang lama, mantan Panglima TNI itu meralat pernyataan tersebut.

Menurut dia, bukan KPK yang meghambat investasi, tapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Aturan tersebut, kata dia, masih belum memberikan kepastian hukum yang akan menghambat iklim investasi di Indonesia.

Pernyataan itu direspons Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Menurut dia, faktor utama yang menghambat nilai investasi di Indonesia adalah persoalan korupsi. Ia merujuk data World Economic Forum (WEF) 2019.

"Oleh karena itu, agak aneh jika pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai yang menghambat investasi. Karena jelas, WEF mengatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia itu masih maraknya korupsi di Indonesia," kata Laode. 

Dedi mengatakan, seharusnya Moeldoko tidak ikut angkat suara untuk isu-isu yang tidak ia pahami. Pasalnya, sebagai orang dekat Jokowi, suara Moeldoko bisa dipersepsikan layaknya suara Istana. 

"Posisi Moeldoko istimewa. Karena (dia) Kepala Staf Presiden, apa yang ia nyatakan sangat mungkin mewakili pengetahuan Istana. Untuk itu, (Moeldoko) harus hati-hati dan berbasis data dalam menyatakan sesuatu atau diam. Tentu lebih baik," ujarnya.