sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Soal Pemilu 2024 ditunda, PDIP kritik orang di sekitar Jokowi

Menurut Hasto, sikap Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan Pemilu 2024 tegak lurus dengan konstitusi.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 03 Mar 2022 17:12 WIB
Soal Pemilu 2024 ditunda, PDIP kritik orang di sekitar Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Justru orang-orang di sekitarnyalah disebut yang tak memahami kehendak Jokowi.

"Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam rilis temuan survei nasional LSI terkait sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden, Kamis (3/3).

Menurutnya, sikap Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024 tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945. Ini selaras dengan sikap PDIP.

"Apa yang disampaikan PDIP senapas dengan Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan, 'Jika ada yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya'. Sikap politik PDIP senapas dengan sikap Jokowi," tuturnya.

"Kami setia pada jalan konstitusi. Itu fundamental yang amat penting dalam menjalankan seluruh demokrasi dan tata pemerintahan negara," sambung dia.

Hasto mengingatkan, seorang pemimpin diukur dari konsistensi sikapnya. Dalam kacamatanya, Jokowi berkomitmen menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda.

"Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting? Karena konsitusi berasal dari falsafah, hukum, dasar bangsa. Untuk menjalankan UUD, semua wajib taat pada konstitusi," tegasnya.

Menurut Hasto, penting melihat aspek legalitas kekuasaan, di mana rakyat berdaulat, melalui pemilu saban lima tahun. Baginya, kultur demokrasi ini harus dihormati.

Sponsored

Pun demikian dengan legitimasi kepemimpinan Jokowi-Mar'uf Amin, yang berasal dari rakyat. "Sehingga harus mendengarkan aspirasi rakyat," jelasnya.

Hasto menambahkan, alasan pandemi Covid-19, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, atau alasan apa pun tidak dapat dibenarkan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode maupun menunda Pemilu 2024.

"PDIP melihat tidak ada ruang untuk penundaan Pemilu 2024, mulai dari masalah ekonomi, IKN, pandemi. Semua ingin agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal dan sebaik-baiknya," tandasnya.

Berita Lainnya
×
tekid